UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan

idxchannel.com
7 jam lalu
Cover Berita

Bagi yang keberatan dengan materi UU tersebut bisa mengajukan hak uji ke Mahkamah Konstitusi. 

UU Perampasan Aset, Wakil Ketua KPK: Tidak ada Kata Lain selain Dilaksanakan

IDXChannel - DPR RI meresmikan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi Undang-undang.

Terkait pengesahan tersebut, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyatakan, jika sudah disahkan maka harus dilaksanakan. 

Baca Juga:
Kekayaan Pejabat Tak Wajar Tidak Masuk UU Perampasan Aset, DPR: Bertentangan dengan HAM

"Kalau sudah resmi disahkan, tidak ada kata lain selain dilaksanakan," kata Tanak, Kamis (18/11/2026). 

Menurutnya, bagi yang keberatan dengan materi UU tersebut bisa mengajukan hak uji ke Mahkamah Konstitusi. 

Baca Juga:
Undang-Undang Perampasan Aset Bisa Sita Harta Bandar Judi Online

"Kalaupun ada yang tidak menerima, dapat mengajukan judicial review ke MK," kata dia. 

Sebelumnya, DPR RI meresmikan rancangan undang-undang (RUU) Tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana lainnya menjadi undang-undang.

Baca Juga:
UU Perampasan Aset Disahkan, Hasil Penipuan dan Penggelapan Bisa Dirampas, Begini Mekanismenya

‎Kesepakatan itu diketok dalam rapat paripuna ke-13 masa persidangan II Tahun sidang 2026-2027. Forum tertinggi di parlemen itu dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.

‎Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset Habiburokhman menyampaikan laporannya terkait pembahasan RUU Perampasan Aset. Ia juga menyampaikan pokok-pokok yang dibahas. 

‎Setelah mendengar laporan, Puan langsung meminta persetujuan kepada para anggota peserta rapat. 

‎“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" tanya Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 

‎“Setuju,” jawab peserta rapat. 

‎“Alhamdulillah,” kata Puan sambil mengetuk palu sidang tanda pengambilan keputusan. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset kini telah sah menjadi UU. 

(Nur Ichsan Yuniarto)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Kasus Kades dan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Digerebek Ngamar Naik ke Penyidikan
• 14 jam lalukumparan.com
thumb
Ketua RT Sebut Rumah yang Digeledah di Cipete Bukan Kediaman Pribadi Eko Hadi
• 15 jam lalutvonenews.com
thumb
Dugaan Penyadapan oleh Listyo Sigit, Pengamat: Kalau Memang Tidak Ada Makar, Jangan Dipaksakan
• 3 jam lalukompas.tv
thumb
Peneliti BRIN: Translokasi Badak Keniscayaan untuk Konservasi Jangka Panjang
• 2 jam laludetik.com
thumb
Polisikan Akun Media Sosial di Polda Metro Jaya, Ini Alasan Laporan Zarima Diproses di Polres Jakarta Timur
• 9 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.