Pemerintah menambah anggaran Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp 20 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Tambahan anggaran ini diberikan untuk membantu kondisi keuangan BPJS Kesehatan.
“Jadi, kalau seingat saya, untuk PBI itu totalnya adalah Rp 47 triliun, dengan ditambahkan Rp20 triliun berarti menjadi Rp 67 triliun dari APBN tahun 2026,” kata Menteri Keuangan, Suahasil Nazara kepada wartawan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Kamis (19/11).
Suahasil menjelaskan, pemerintah saat ini telah merealisasikan pencairan sebesar Rp 10 triliun. Sedangkan sisanya sebesar Rp 10 triliun akan dicairkan pada November atau paling lambat awal Desember 2026.
“Rp 10 triliun lagi akan Kami realisasikan bulan November atau awal Desember ini, pasti sebelum akhir tahun,” katanya.
Suahasi menuturkan, tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk membantu kondisi keuangan BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan memiliki kewajiban membayar klaim pelayanan kesehatan kepada berbagai fasilitas kesehatan.
“Untuk membantu keuangannya BPJS Kesehatan. Karena kan mereka melakukan pembayaran kepada fasilitas-fasilitas kesehatan sesuai klaim,” kata Suahasil.
Defisit Rp 17.3 TriliunBerdasarkan laporan keuangan auditan, BPJS Kesehatan membukukan defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial sebesar Rp 17,13 triliun pada 2025, membengkak 123,8% dibandingkan tahun sebelumnya.
Defisit terutama dipicu oleh membengkaknya selisih antara pendapatan dan beban program jaminan kesehatan. Dana JKN mencatat penurunan aset neto sebesar Rp 18,75 triliun pada 2025, lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada 2024 yang tercatat Rp 7,20 triliun.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan defisit Dana JKN bukan merupakan kondisi baru. Menurutnya, BPJS Kesehatan juga pernah mengalami defisit pada 2018, sedangkan pada 2020-2021 kondisi keuangan membaik karena pemanfaatan layanan kesehatan menjadi efisien selama pandemi Covid-19.
Secara rinci pendapatan bunga dan bagi hasil Rp 3,93 triliun, pendapatan SiLPA kapitasi Rp 73,83 miliar, dan pendapatan lainnya Rp 1,53 triliun. Namun tambahan pendapatan tersebut belum mampu menutup beban keuangan jaminan sosial dan operasional lain yang mencapai Rp 7,17 triliun.
Adapun beban yang tercatat yakni cadangan penurunan nilai piutang iuran sebesar Rp 1,07 triliun, kenaikan liabilitas cadangan kewajiban perlindungan jaminan sosial Rp 82,33 miliar, beban operasional BPJS Kesehatan Rp 5,98 triliun, dan beban lainnya Rp 32,85 miliar.
Akibat defisit tersebut, aset neto Dana JKN merosot 38,43% menjadi Rp 30,03 triliun pada akhir 2025, dari Rp 48,79 triliun pada akhir 2024. Apabila dibandingkan dengan posisi awal 2024 yang mencapai Rp 55,99 triliun, aset neto Dana JKN telah menyusut sekitar Rp 25,95 triliun atau 46,35% dalam dua tahun terakhir.
Jika melihat posisi kas Dana JKN, justru meningkat signifikan sepanjang 2025. Kas dan setara kas akhir tahun mencapai Rp 57,24 triliun pada akhir 2025, naik 76,5% dibandingkan Rp 32,42 triliun pada akhir 2024.
Kenaikan kas tersebut ditopang oleh arus kas investasi. Sepanjang 2025, Dana JKN mencatat arus kas masuk bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp 44,13 triliun, terutama berasal dari pelepasan investasi senilai Rp 44,52 triliun.
Sebaliknya, aktivitas operasional masih mencatat arus kas negatif sebesar Rp 19,31 triliun akibat total pengeluaran Rp 195,79 triliun yang lebih besar dibandingkan penerimaan Rp 176,48 triliun.
Di sisi neraca, total aset Dana JKN turun menjadi Rp 66,47 triliun pada akhir 2025 dari Rp 82,40 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan itu lantaran pos investasi yang anjlok dari Rp 42,52 triliun menjadi Rp 3,15 triliun. Pada saat yang sama, liabilitas meningkat menjadi Rp 36,44 triliun dari Rp 33,61 triliun.




