Hal itu dilakukan saat Komisi B bertandang ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen, Rabu (18/11). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Sri Hartini, dan diterima oleh Kabid Lingkungan Hidup Edi Hartono beserta jajaran.
Saat berdiskusi, DLH Kabupaten Sragen menyampaikan sejumlah masukan untuk memperkaya substansi raperda. Masukan tersebut di antaranya mengenai penguatan dukungan terhadap program rehabilitasi lahan, pengaturan mekanisme keterlibatan pihak swasta melalui kewajiban dan optimalisasi CSR, dan peningkatan partisipasi/ kesadaran aktif masyarakat menjaga kelestarian lingkungan.
Terkait pembagian bibit kepada masyarakat, DLH Kabupaten Sragen menjelaskan pengawasan dan evaluasi tetap dilakukan melalui monitoring setiap triwulan. Namun, pelaksanaannya masih dilakukan secara sampling karena keterbatasan anggaran dan sumber daya. Di Kabupaten Sragen masih terdapat sekitar 463 hektare lahan kritis. Dari luasan lahan tersebut untuk kategori sangat kritis mencapai 119 hektare.
Pemkab Sragen menyatakan komitmennya untuk terus melakukan upaya rehabilitasi agar kondisi lahan tersebut tidak semakin memburuk. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah membangun aplikasi berbasis web Simpahtis (Sistem Informasi Peta Lahan Kritis) Kabupaten Sragen. Aplikasi tersebut menjadi sarana pendataan dan pemantauan kondisi lahan kritis.
"Masih terdapat kendala dalam sinkronisasi data, mengingat pembaruan data dari Kementerian Kehutanan dilakukan dalam kurun waktu lima tahunan. Data yang tersedia saat ini baru mencakup periode 2019-2023, sedangkan data periode 2024-2028 belum tersedia," terang Edi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).
Selain pendataan, Edi mengatakan DLH Kabupaten Sragen juga terus menjalankan program sosialisasi, reboisasi, dan rehabilitasi lahan.
Dukungan pembibitan dan persemaian turut disiapkan dengan anggaran sekitar Rp 800 juta setiap tahunnya. Bahkan, terdapat program unggulan Bupati Sragen bertajuk 'Sedulur Alam' yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanaman pohon.
Berbagai inovasi lainnya juga turut dilakukan. Inovasi tersebut meliputi program penukaran botol bekas dengan bibit tanaman serta pembagian bibit gratis kepada masyarakat. Sepanjang 2023 hingga 2026, DLH Kabupaten Sragen telah menyalurkan sekitar 27 ribu bibit secara gratis kepada masyarakat.
DLH Kabupaten Sragen juga menangani pengelolaan delapan hutan kota dan satu taman, dengan mengembangkan tanaman lokal maupun tanaman langka. Dukungan rehabilitasi lingkungan turut melibatkan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Beberapa perusahaan di antaranya PT IN dan RS Rizki Amanah telah memberikan bantuan bibit, termasuk penyaluran sekitar 200 bibit dalam salah satu kegiatan.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jateng Harun Abdul Khafizh mengapresiasi Pemkab Sragen atas inisiatif membangun aplikasi Simpahtis sebagai instrumen pendataan lahan kritis. Ia berharap inovasi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan sistem pendataan lingkungan hidup di tingkat Provinsi Jateng.
"Jateng membutuhkan sistem pemetaan dan aplikasi yang mampu menyajikan data secara lebih aktual, terintegrasi, dan diperbarui secara berkala sehingga penanganan lahan kritis dapat dilakukan secara tepat sasaran," pungkasnya
(akn/ega)





