Kemendagri Kaji Tata Kelola Pemilu dan Pilkada untuk Perkuat Stabilitas Daerah

metrotvnews.com
8 jam lalu
Cover Berita

Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkaji tata kelola pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Kajian ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menghadapi perubahan jadwal pemilu nasional dan lokal, serta memastikan pemerintahan daerah berjalan baik.

"Stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu fondasi utama dalam menjamin kesinambungan pembangunan, efektivitas pelayanan publik, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat," ujar Sekretaris BSKDN Matheos Tan dalam Seminar Perumusan Rekomendasi Kebijakan Strategis dalam Mendukung Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Command Center BSKDN pada Kamis, 19 November 2026.

Matheos menjelaskan stabilitas pemerintahan daerah tidak hanya berarti kondisi politik yang aman dan kondusif. Stabilitas juga mencakup kepastian hukum, kejelasan kepemimpinan, kinerja lembaga pemerintahan, serta hubungan yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Dia menyampaikan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 menjadi pembelajaran untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilihan ke depan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain kesiapan penyelenggara, anggaran, data pemilih, distribusi logistik, netralitas aparatur, serta penanganan pelanggaran dan sengketa.

Perbaikan pada aspek tersebut diharapkan dapat membuat pemilihan berikutnya berjalan lebih baik tanpa mengganggu pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Matheos juga menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Menurut Matheos, perubahan tersebut perlu diantisipasi melalui persiapan yang matang, terutama penyesuaian regulasi, pengaturan masa jabatan kepala daerah, proses transisi kepemimpinan, serta penyelarasan perencanaan dan anggaran pembangunan daerah.

"Oleh karena itu, penyiapan kebijakan transisi perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kepastian hukum, legitimasi demokratis, kesiapan aparatur, serta penyelarasan siklus perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah," ungkap Matheos.
 

Baca Juga :

KPU Usulkan Desain Baru Penyelenggaraan Pemilu


Kemendagri juga menilai gagasan pilkada asimetris melalui DPRD perlu dikaji lebih lanjut. Matheos menjelaskan gagasan tersebut tidak cukup hanya mempertimbangkan penghematan biaya, efisiensi penyelenggaraan, atau kondisi geografis daerah. Penerapannya juga harus memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung pertimbangan yang objektif.

"Penerapannya, apabila secara konstitusional dan hukum dimungkinkan, perlu didasarkan pada kriteria, indikator, persyaratan, dan ambang batas yang objektif, terukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan," tegas Matheos. 

Kajian pilkada asimetris perlu melihat empat aspek, yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kemampuan keuangan daerah, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada sebelumnya, serta tingkat keamanan dan kerawanan pemilihan. Keempat aspek tersebut diperlukan untuk melihat kualitas demokrasi, kemampuan daerah membiayai Pilkada, keterlibatan masyarakat dalam pemilihan, serta potensi konflik yang mungkin terjadi.

Dalam kesempatan tersebut, Matheos berharap seminar ini tidak hanya menjadi forum diskusi semata, tetapi juga menghasilkan rekomendasi yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. "Rekomendasi yang dihasilkan hendaknya memuat prioritas kebijakan, kebutuhan penyesuaian regulasi, penguatan peran kelembagaan, serta mekanisme koordinasi dan arah tindak lanjut yang jelas," terang Matheos.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
POLIRAN Jadi Strategi Kapolda Sulsel Tekan Pengangguran dan Gangguan Kamtibmas
• 15 jam lalueranasional.com
thumb
KDM Jawab Tudingan One Man Show: Orang Takut Kamera dan Viral
• 11 jam lalukumparan.com
thumb
Fenomena Warga Makan Tabungan, OJK Ungkap Cara Atur Gaji agar Tidak Terjebak Kebanyakan Utang
• 18 jam lalukompas.tv
thumb
Tahanan Narkoba Keroyok Polisi di Rutan Polresta Jambi, Berawal dari Pura-pura Sakit
• 9 jam lalukumparan.com
thumb
Patah Hati Usai Putus dari Hubungan Bertahun-tahun, Asmara Abigail Sempat Depresi hingga Salurkan Emosi ke Film Sumpah Darah
• 17 jam lalugrid.id
Berhasil disimpan.