Suahasil Nazara Menteri Keuangan (Menkeu) membantah kabar pemotongan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebaliknya, ia mengatakan ada penyesuaian kebutuhan anggaran setelah pembenahan tata kelola membuat pelaksanaan program lebih efisien.
“Jadi bukan ada potong-potong anggaran, enggak ada. Tapi dia (MBG) menyesuaikan saja, karena dengan tata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien,” kata Suahasil dalam acara Financial Forum di Jakarta, Kamis (19/11/2026) yang dikutip Antara.
Menurut Suahasil, pemerintah membenahi pelaksanaan MBG secara bertahap sejak awal 2025. Salah satu langkahnya ialah menyesuaikan penyaluran makanan dengan jadwal hari sekolah, agar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Pemerintah juga memverifikasi dan memvalidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan program di lapangan, sementara Badan Gizi Nasional (BGN) mengawasi dan mengevaluasi kinerja petugas.
Sebelumnya, Sudaryono Kepala BGN menyebut lembaganya menghemat anggaran Rp44 triliun selama 100 hari pertama kepemimpinannya. Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026), Sudaryono mengatakan Rp38 triliun dari alokasi anggaran BGN dikembalikan ke kas negara.
Ia merinci, penghematan lainnya berasal dari anggaran yayasan sebesar Rp2,5 triliun dan biaya operasional dapur MBG sebesar Rp3 triliun. BGN juga mengembalikan Rp500 miliar dari saldo rekening virtual (virtual account) fiktif.
Selain langkah penghematan tersebut, BGN menetapkan insentif tetap Rp2.000 per porsi untuk setiap SPPG. Besaran insentif yang diterima tiap dapur dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat. (ant/bil/ham)




