Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik terus memperkuat komitmennya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, melalui Program Bantuan Stimulan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Tapi, rumah yang rusak belum tentu langsung mendapat bantuan bedah rumah tersebut. Dalam program penanganan RTLH, dinas sosial (Dinsos) bertugas memeriksa data keluarga, sedangkan Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) turun ke lapangan untuk menentukan bentuk bantuan yang dibutuhkan.
Dokter (dr.) Umi Khoiroh, Kepala Dinsos Kabupaten Gresik mengatakan, program bedah rumah merupakan bagian dari penanganan kemiskinan yang dilakukan lintas dinas sejak 2024. Dalam pendekatan ini, bantuan disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, mulai dari pendidikan, pelatihan kerja, hingga perbaikan rumah.
“Kami di Dinas Sosial-lah yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap keluarga miskin tersebut sebelum diputuskan intervensi apa yang diperlukan oleh keluarga tersebut,” kata Umi saat mengisi program talkshow di Radio Suara Surabaya, Kamis (19/11/2026).
Ir. Ida Lailatus Sa’diyah (kiri) Kepala Dinas CKPKP Kabupaten Gresik bersama dr. Umi Khoiroh (tengah) Kepala Dinsos Kabupaten Gresik saat mengisi program talkshow di Radio Suara Surabaya, Kamis (19/11/2026). Foto: Billy suarasurabaya.netUmi menyebut Gresik, memiliki data sekitar 142.000 warga miskin. Ia mencontohkan, garis kemiskinan daerah itu berada di kisaran Rp635.000 per kapita atau pengeluaran/pendapatan per bulan.
Untuk menilai kondisi keluarga, Pemkab juga menggunakan 21 indikator dalam GresikSoya platform digital real-time yang dikembangkan oleh Dinsos Kabupaten Gresik untuk pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data penduduk miskin. Indikator itu antara lain pekerjaan, pendidikan, kondisi rumah, penggunaan listrik, dan jenis bahan bakar yang digunakan keluarga.
Proses verifikasi dan validasi (verval) itu mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Umi menjelaskan, untuk program yang didanai APBN, calon penerima harus masuk desil 1–4 DTSEN.
Untuk program yang dibiayai APBD murni Kabupaten Gresik, dinsos juga menilai calon penerima menggunakan indikator kemiskinan daerah di Gresik Soya.
“Sebelum dieksekusi, selalu dipastikan untuk diverifikasi dan validasi kembali oleh Dinas Sosial. Kami harus bisa memilah mana yang harus bisa memenuhi dua indikator tersebut, indikator DTSEN, desil itu, dan plus masuk di GresikSoya,” ujarnya.
Menurut Umi, status kesejahteraan keluarga bisa berubah sehingga data diperiksa secara berkala dan hasilnya ditetapkan melalui surat keputusan kepala daerah. Warga yang ingin mengetahui status datanya atau alasan belum menerima bantuan, dapat menyampaikan aduan melalui Call Center Gresik AKAS 112.
“Kami punya SOP. Dua kali 24 jam kami sudah harus bisa memberi jawaban kepada masyarakat tersebut,” kata Umi. Ia menambahkan, petugas dapat menjelaskan posisi keluarga dalam DTSEN dan kategori kesejahteraannya di GresikSoya saat menanggapi aduan.
Dalam kesempatan yang sama, Ir. Ida Lailatus Sa’diyah Kepala Dinas CKPKP Kabupaten Gresik mengatakan, timnya bertugas menindaklanjuti hasil verval dinsos dengan verifikasi lapangan (verlap).
Petugas memeriksa tingkat kerusakan bangunan, kondisi sanitasi, dan status lahan sebelum menentukan apakah rumah perlu dibangun ulang atau diperbaiki sebagian. “Data yang dari verval kami cek dengan verifikasi lapangan. Setelah itu baru kita analisa,” kata Ida.
Ia mencontohkan rumah yang kerusakannya mendekati 90 persen, dengan atap nyaris roboh dan dinding rapuh, bisa diusulkan untuk dibangun ulang. Kerusakan pada bagian tertentu, seperti dinding, plafon, atau kamar mandi, ditangani melalui peningkatan kualitas rumah.
“Kalau pembangunan baru itu di Pemerintah Kabupaten Gresik ada perbup (Peraturan Bupati)-nya, maksimal Rp60 juta. Kalau peningkatan kualitas maksimal Rp30 juta,” ujar Ida.
Warga bisa menyampaikan usulan melalui pemerintah desa, termasuk lewat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Setelah menerima surat usulan dari desa, Dinas CKPKP melakukan survei.
Jika rumah berdiri di lahan yang bukan milik penghuni, seperti tanah desa, petugas mengecek izin penggunaan lahannya. Dalam wawancara itu, Ida menyebut izin tinggal minimal lima tahun dan mengatakan Dinas CKPKP berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk menangani kasus semacam ini.
Untuk kondisi mendesak yang ditemukan di lapangan, Pemkab juga menyiapkan stimulan material senilai Rp10 juta bagi warga yang belum tercatat di DTSEN atau GresikSoya. Bantuan itu dapat digunakan untuk perbaikan rumah atau sanitasi. Temuan baru tersebut kemudian dicatat di aplikasi e-RTLH untuk diteliti lebih lanjut.
“Pemerintah memberikan Rp10 juta berupa material. Belinya pada galangan yang ada di dekat, sesuai dengan kebutuhan,” kata Ida.
Ia menjelaskan, pemilik rumah, pemerintah desa, dan warga sekitar dapat ikut menyumbang tenaga atau kebutuhan lain agar perbaikan bisa dikerjakan secara gotong royong.
Dinas CKPKP juga menyiapkan stimulan pascabencana dengan mengacu pada tingkat kerusakan yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Ida mencontohkan penanganan lebih dari 1.000 rumah terdampak gempa di Bawean. Rumah dengan kerusakan sebagian diperbaiki, sedangkan rumah yang rusak total dibangun kembali dengan konstruksi tahan gempa.
Untuk skema bantuan uang, nama penerima dan nominal bantuan ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Dana ditransfer sekaligus ke rekening penerima di Bank Jatim. Penerima dapat mengurus pengerjaan sendiri dengan pengawasan desa dan CKPKP.
Jika penerima kesulitan mengurusnya, misalnya karena lanjut usia, ia dapat memberi kuasa kepada panitia pelaksana desa, dengan pendampingan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
“Kalau pelaksanaan fisik sekitar tiga sampai lima bulan. Sedangkan untuk pendataannya sekitar satu sampai dua bulan,” kata Ida.
Secara keseluruhan, ia memperkirakan proses dari pendataan hingga pekerjaan selesai memakan waktu sekitar enam bulan. Ida menyebut program RTLH berjalan setiap tahun dengan pendanaan dari APBD Kabupaten Gresik, APBD Provinsi Jawa Timur, APBN, serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), antara lain dari Pakuwon dan Ciputra. (adv/bil/ham)




