Gibran dan Kaesang Pernah Terjerat Kasus Besar, Mahfud MD Minta KPK Lepas Anggapan Dipilih Jokowi

wartaekonomi.co.id
7 jam lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kembali sejumlah laporan dugaan korupsi yang menyeret nama anggota keluarga Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Laporan tersebut antara lain berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan jalan dan isu "Blok Medan" yang dikaitkan dengan Bobby Nasution. Selain itu, terdapat laporan dugaan saham bodong yang menyeret nama Kaesang Pangarep dan Gibran Rakabuming Raka.

Desakan itu disampaikan Mahfud saat berbincang dengan Rizal Mustary dalam siniar Terus Terang di kanal YouTube Mahfud MD Official, 17 November 2026.

Menurut Mahfud, perubahan konstelasi politik dan hukum setelah Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatan Wakil Presiden serta tumbangnya mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo seharusnya menjadi momentum bagi KPK untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut.

"Itu sangat mungkin dimunculkan, karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi," ujar Mahfud.

Rizal Mustary turut menyinggung laporan dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang dikaitkan dengan Bobby Nasution serta dugaan praktik saham bodong sejumlah perusahaan yang menyeret nama Kaesang dan Gibran.

Mahfud membenarkan bahwa nama perusahaan beserta rinciannya telah tercantum dalam laporan yang diterima KPK. Karena itu, menurut dia, lembaga antirasuah tersebut seharusnya dapat menindaklanjutinya melalui pemeriksaan.

Mahfud menyoroti istilah "Blok Medan" yang muncul dalam persidangan kasus korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, mendiang Abdul Gani Kasuba.

Menurut Mahfud, pernyataan mengenai alokasi jatah untuk "Blok Medan" telah tercatat dalam putusan pengadilan. Hal itu dinilainya menjadi dasar bagi KPK untuk menelusuri lebih lanjut perkara tersebut.

"Almarhum sekarang, tapi ucapannya sudah dicatat menjadi bagian putusan pengadilan. Itu harus segera dilacak. Selama ini kan banyak yang menutup-nutupi itu," kata Mahfud.

Baca Juga: Masih Berhitung, Mahfud MD Duga KPK Takut Bergerak Periksa Keluarga Jokowi

Mahfud menduga lambannya penanganan sejumlah kasus besar tersebut berkaitan dengan faktor psikologis dan keraguan di internal KPK. Ia menilai lembaga itu masih menunggu sinyal politik yang tegas dari Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, Mahfud menilai para komisioner KPK perlu melepaskan anggapan bahwa mereka merupakan figur yang dipilih pada era pemerintahan sebelumnya sehingga merasa sungkan menangani perkara yang berkaitan dengan lingkaran kekuasaan lama.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Jangan Asal Klik! Ini 7 Ciri Link BLT Kesra Rp900 Ribu Palsu
• 19 jam lalutvonenews.com
thumb
Bumikan Empat Pilar Konstitusi, Biro Humas MPR Raih detikcom Awards
• 2 jam laludetik.com
thumb
Jukir liar di Blok M disebut kerap beralasan punya izin resmi Dishub
• 9 jam laluantaranews.com
thumb
Merawat Area Intim dan Kulit Anak Tak Harus Berlebihan, Ini yang Perlu Dipahami Perempuan
• 8 jam laluherstory.co.id
thumb
Indonesia Bakal Hapus Bea Masuk Impor Produk Otomotif Uni Eropa dalam 5 Tahun
• 6 jam lalukatadata.co.id
Berhasil disimpan.