Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana penempatan 514 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di seluruh kabupaten di Indonesia. Ia menegaskan, kebijakan tersebut bukan bertujuan memiliterisasi daerah.
Sjafrie mengatakan, pemerintah menargetkan setiap kabupaten memiliki satu batalyon sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan nasional.
Advertisement
“Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari batalyon,” kata Sjafrie seusai menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Sjafrie, pengembangan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan merupakan implementasi amanat konstitusi sekaligus upaya menjaga kepentingan nasional.
Ia menepis anggapan bahwa penempatan satu batalyon di setiap kabupaten bertujuan memperluas pengaruh militer dalam kehidupan masyarakat daerah.
“Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah, tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” tegasnya.
Sjafrie menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Pasal 30 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatur sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Menurutnya, sistem tersebut menjadi landasan dalam menjalankan kebijakan pertahanan negara, termasuk pengembangan satuan teritorial di daerah.
“Amanat konstitusi itu tidak bisa diamandemen di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar, tetapi implementasinya ada di dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar di mana sifat pertahanan kita adalah sistem pertahanan keamanan rakyat semesta,” ujarnya.




