jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh.
Desakan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Kota Bandung.
BACA JUGA: Datang ke Bandung, Shan United Bawa Modal 6 Kali Juara Beruntun di Myanmar
PMII menilai kinerja sejumlah kementerian dan lembaga selama dua tahun pemerintahan belum menunjukkan hasil signifikan, terutama dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pemerataan kesejahteraan.
Ketua Umum PB PMII M. Shofiyulloh Cokro mengatakan, organisasi yang dipimpinnya mengambil posisi critical engagement atau sikap kritis yang konstruktif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.
BACA JUGA: BisKita Koridor 2 Depok-Bojongsari Gratis saat Awal Beroperasi
Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap sesuai dengan konstitusi dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“PMII siap mengawal agar amanat konstitusi Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 33 dan 34 benar-benar terwujud, bukan sekadar retorika pembangunan. Tetapi kami juga berkewajiban menyampaikan evaluasi yang jujur: dua tahun pertama pemerintahan ini dinilai belum sepenuhnya efektif menjawab persoalan rakyat,” ujar Shofiyulloh dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Kamis (19/11/2026).
BACA JUGA: Wushu Kabupaten Bogor Raih 15 Medali di Porprov XV Jabar 2026, Juara Umum Kategori Taolu
Dia menegaskan, desakan reshuffle bukan sekadar permintaan pergantian sejumlah pejabat.
PMII menginginkan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja kabinet, termasuk penataan struktur pemerintahan berdasarkan kompetensi dan kapasitas masing-masing pejabat.
Menurut Shofiyulloh, penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kompetensi dan otoritas keilmuan berpotensi menghambat koordinasi pemerintahan serta realisasi program prioritas nasional.
“Reshuffle harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif, kompetensi, dan otoritas keilmuan. Menteri yang tidak mampu menjalankan amanat konstitusi harus segera diganti demi kepentingan rakyat,” tegasnya.
PB PMII juga meminta evaluasi kabinet dilakukan secara terbuka dan terukur. Penilaian terhadap para menteri, menurut organisasi mahasiswa tersebut, harus berorientasi pada hasil kerja dan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik jangka pendek.
Shofiyulloh menegaskan, sikap kritis PMII tidak dimaksudkan untuk mendelegitimasi pemerintahan Prabowo.
Sebaliknya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengawal agar kebijakan dan program pembangunan tetap berada dalam koridor konstitusi.
Komitmen tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pembukaan Muspimnas PMII 2026.
Forum yang merupakan permusyawaratan tertinggi kedua di lingkungan PMII itu menjadi ruang bagi organisasi untuk menyampaikan evaluasi sekaligus menentukan sikap terhadap arah kebijakan pemerintahan. (mar5/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ridwan Abdul Malik




