jpnn.com, JAKARTA - Aktivis 98 Yogyakarta Supriyanto, mengapresiasi pengesahan UU Perampasan Aset yang dinilai menjadi langkah penting dalam pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara.
Pengesahan undang-undang tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026), setelah melalui proses pembahasan panjang selama sekitar 18 tahun.
BACA JUGA: Ini Poin-Poin Krusial UU Perampasan Aset, Catat ya
Supriyanto turut memberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan DPR RI, khususnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, yang mengawal proses legislasi tersebut.
Menurut Supriyanto, komitmen Sufmi Dasco Ahmad dalam mendorong pengesahan regulasi tersebut telah ditunjukkan sejak bertemu massa aksi pada Agustus 2026.
BACA JUGA: Jadi Mitra Kritis Pemerintah, Militan Gibran 08 Nusantara Dorong Percepatan UU Perampasan Aset
Dia menyebut Dasco telah memenuhi komitmen yang disampaikan saat itu terkait penyelesaian pembahasan UU Perampasan Aset.
"Pak Dasco sudah melunasi janjinya yang disampaikan di depan massa aksi pada Agustus 2026 lalu bahwa UU Perampasan Aset disahkan pada Desember 2026," ujar Supriyanto yang akrab disapa Anto.
BACA JUGA: UU Perampasan Aset Dianggap Bukan Satu-Satunya Cara Menyelesaikan Korupsi
Dia menilai pengesahan UU Perampasan Aset menjadi kabar baik bagi masyarakat, terutama dalam upaya mencegah pelaku tindak pidana terus menikmati kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.
Regulasi tersebut juga diharapkan memperkuat upaya negara mengembalikan aset hasil korupsi dan tindak pidana lainnya.
"UU Perampasan Aset ini sudah lama ditunggu masyarakat. Jangan sampai kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya terus dinikmati pelakunya, sementara rakyat harus menanggung kerugian. Karena itu, pengesahan kabar baik bagi agenda penegakan hukum. Terima kasih Pak Dasco yang sudah mengawal di DPR," katanya.
Lebih lanjut, Supriyanto menegaskan bahwa keberhasilan undang-undang tersebut tidak hanya bergantung pada pengesahannya, tetapi juga pelaksanaan dan pengawasan yang melibatkan masyarakat.
Menurutnya, penerapan aturan harus dilakukan secara hati-hati agar kewenangan aparat tidak disalahgunakan, terutama dalam tindakan pemblokiran dan penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan.
"Perlu ada pengawasan dan batasan norma yang presisi agar pihak ketiga beritikad baik terlindungi, penguatan orientasi pemulihan bagi korban, serta pengawasan ketat terhadap badan pengelola aset agar tidak menjadi pusat kekuasaan baru," tegas Supriyanto.
Dia berharap implementasi UU Perampasan Aset dapat berjalan transparan dan akuntabel. Dengan demikian, regulasi tersebut tidak hanya menjadi instrumen pemberantasan kejahatan, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak masyarakat, dan mengoptimalkan pemulihan kerugian negara. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh




