MPR Belum Putuskan Cara Pilih Pengganti Gibran, Voting atau Musyawarah?

cumicumi.com
6 jam lalu
Cover Berita
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌
‌
‌
‌
‌
‌
  • ‌

Cumicumi.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI belum menetapkan mekanisme pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Sejumlah persoalan teknis, mulai dari sistem pemilihan hingga bentuk surat suara, masih harus dirumuskan panitia ad hoc.

Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengatakan, pembahasan mekanisme tersebut masih berada pada tahap penjajakan. Panitia ad hoc diminta menyiapkan sejumlah kemungkinan sebelum proses pemilihan berlangsung.

Salah satu persoalan yang harus diantisipasi adalah apabila salah satu dari dua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba menyatakan tidak bersedia mengikuti proses pemilihan.

"Kalau ada nanti dari Pak Presiden ada dua calon, yang satu tiba-tiba tidak menyatakan kesediaannya, harus seperti apa? Itu tugas panitia ad hoc menyiapkan jalan keluarnya," kata Bambang.

Selain itu, MPR juga belum menentukan bentuk surat suara yang akan digunakan anggota majelis. Opsi yang muncul dalam pembahasan awal mencakup surat suara yang dicentang, dicoblos, ditandatangani, hingga dibubuhi cap jempol.

"Surat suara seperti apa bentuknya? Dicontreng, dicoblos, atau ditandatangani, atau kasih cap jempol? Itu bagian daripada yang masuk dalam mekanisme. Itu tugas panitia ad hoc," ujarnya.

Bambang menyebut pembahasan masih berupa brainstorming dan akan dilanjutkan dalam rapat berikutnya. Panitia ad hoc dituntut merampungkan rancangan mekanisme tersebut secara maraton.

Sementara itu, Ketua Panitia Ad Hoc Benny K Harman menjelaskan, ketentuan konstitusi mengatur Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk kemudian dipilih anggota MPR.

"Presiden mengajukan dua nama, dua nama itu kemudian dipilih oleh anggota-anggota MPR. Itu ketentuan menurut bunyinya konstitusi kita," ujar Benny.

Namun, rincian tata cara pemilihan masih harus dibahas dan dituangkan dalam rancangan ketetapan MPR. Hasil pembahasan panitia ad hoc nantinya dilaporkan kepada rapat gabungan dan rapat pimpinan sebelum disahkan dalam rapat paripurna.

MPR menjadwalkan rapat paripurna pengisian jabatan Wakil Presiden pada 9 Desember 2026.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Laba Perusahaan Anak BRI Group Tumbuh 43,5 Persen, Ini Penopangnya
• 15 menit laluidxchannel.com
thumb
Ngopi Sambil Dengarkan Aspirasi, Wakapolres Pelabuhan Makassar Ajak Warga Cegah Geng Motor
• 7 jam laluharianfajar
thumb
Jusuf Kalla Lantik Ibnu Ariebowo Jadi Ketua PMI Jabar 2026–2031, Dedi Mulyadi Titip Empat Agenda Strategis
• 1 jam lalupantau.com
thumb
Dari Banda Aceh, Dirut JICT Ajak Pelajar Menatap Peluang Karier di Industri Maritim
• 17 jam lalujpnn.com
thumb
RMA Indonesia Perkuat Pasar Fleet untuk Hadapi Persaingan Otomotif
• 8 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.