Anggota Komisi XIII Sentil Kepala BPIP: 7 Tahun Menjabat Bicara Normatif Terus, Capek Jadinya!

kumparan.com
7 jam lalu
Cover Berita

Anggota Komisi XIII DPR RI, Prana Putra Sohe, mengkritik kinerja Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Ia menilai BPIP belum menunjukkan hasil nyata dalam pembinaan ideologi Pancasila, meski Yudian telah hampir tujuh tahun menjabat sebagai kepala lembaga tersebut.

Prana mengatakan, persoalan pembinaan dan pemahaman Pancasila di tengah masyarakat, termasuk generasi muda, masih menjadi pembahasan berulang setiap kali DPR bertemu dengan BPIP.

“Tadi sudah panjang lebar sampai oleh teman-teman, semuanya berharap baik, Pak, tentang pemahaman Pancasila di masyarakat, baik generasi muda dan masyarakat secara umumnya. Tapi saya melihat di sini, kita ini udah 2 tahun, Pak, bertemu. Dan Bapak sendiri ternyata sudah hampir 7 tahun menjabat, Kepala BPIP,” kata Prana dalam rapat Komisi XIII DPR bersama BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).

Ia mengakui BPIP memiliki capaian dari sisi administratif, seperti penyerapan anggaran dan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA). Namun, menurut Prana, capaian tersebut tidak cukup jika tidak diikuti hasil nyata yang dirasakan masyarakat.

“Persoalannya begini-begini aja, Pak. Ya, output-nya begini saja, baik-baik. Serapan anggaran bagus, ya, SILPA bagus, ya, kalau ada SILPA berlebih Bapak kembalikan tepat pada waktunya, tapi itu semua enggak berguna, Pak. Outcome-nya yang harus ada,” ujarnya.

Prana menilai BPIP terlalu sering menyampaikan penjelasan normatif tanpa menunjukkan perubahan signifikan dalam pelaksanaan tugasnya. Ia mengaku lelah karena persoalan yang dibahas bersama BPIP terus berulang.

“Bapak 7 tahun, kita capek ketemu begini terus, ngomongnya yang normatif-normatif begini. Bapak sudah 7 tahun, Pak. Kalau Bapak nggak mampu, ya Bapak berikan kesempatan yang lain untuk merubah tata kelolanya, Pak. Ini salah tata kelolanya. Begini-begini aja. Ya. Capek jadinya ngomong begini, Pak,” tegasnya.

Ia pun meminta BPIP membenahi tata kelolanya.

“Jadi, saya pikir ini tata kelolanya harus diubah, Pak. Dan kalau Bapak tidak mampu sudah 7 tahun ini, berikan kesempatan pada yang lain,” kata Prana.

Yudian Paparkan Program Pendidikan Pancasila

Merespons kritik tersebut, Kepala BPIP Yudian Wahyudi memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan lembaganya. Salah satunya penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila untuk jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.

“Dan ini buku ada 12 jilid untuk siswa dan 12 jilid untuk guru. Metodenya kita sesuaikan waktu itu, dan mungkin nanti bisa diperbaharui. Itu 30% tentang kognitif, tapi yang 70% itu tentang praktek,” jelasnya.

“Dan di situ guru dianjurkan untuk mengajak siswa-siswa mengenali praktek Pancasila di lingkungan mereka dalam berbagai aspeknya. Misalnya olahraga, toleransi, lingkungan, dan seterusnya. Dan buku ini sudah mendapat penguatan kerja sama dengan Mas Nadiem waktu itu menteri apa namanya, Pak? Kemendikbud, ya, tahun 2022,” sambung dia.

Namun, Yudian menjelaskan BPIP tidak mencetak dan mendistribusikan sendiri seluruh buku Pendidikan Pancasila tersebut. Penyediaannya juga menjadi tanggung jawab Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Nah, kami juga sudah sosialisasikan ke beberapa provinsi yang bukunya itu sebagian besar adalah diberikan, disuplai oleh pihak sekarang namanya Dikdasmen. Jadi kami tidak mencetak khusus, tapi ini menjadi tanggung jawab Dikdasmen, sehingga Dikdasmen memberikan buku-buku itu ke wilayah-wilayah tertentu yang sulit apa istilahnya, terjangkau, gitu,” kata dia.

Yudian mengakui distribusi buku tersebut masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya kondisi geografis Indonesia yang membuat biaya pengiriman buku ke sejumlah wilayah bisa lebih mahal dibandingkan harga bukunya.

“Nah, memang di situ ada kesulitan, yang pertama ya kita tahu apa topografi wilayah kita, pengiriman buku itu bisa lebih mahal daripada harga buku itu sendiri. Oleh karena itu kami menyiapkan juga yang namanya online itu, bisa diunduh oleh semua pihak, siapa pun boleh,” jelas dia.

“Nah, untuk yang mau menjual, kami badan BPIP tidak mengintervensi dan kami hanya menetapkan harga eceran tertinggi. Itu sudah kami lakukan mulai tahun 2022, ya,” sambungnya.

Selain untuk jenjang sekolah, BPIP juga tengah merencanakan penyusunan buku Pendidikan Pancasila untuk perguruan tinggi.

“Nah, untuk yang perguruan tinggi, kami sedang merencanakan. Jadi kan akan kami buat juga untuk perguruan tinggi, sebagian sudah dilakukan oleh anggota dewan pengarah ya ada kerja sama dengan Dikti, tapi ini bukunya belum jadi, tetapi sedang dalam proses,” katanya.

“Maksud saya begini, tadi berarti kekhawatiran, pada prinsipnya sudah kami lakukan secara formal. Jadi buku sudah ada, Pak, gitu ya. Mungkin wilayah yang tadi saya katakan. Kalau yang saya tahu kalau Sumatera Utara sudah, kalau yang di Sumatera ya. Aceh belum ya, Aceh belum,” sambung dia.

BPIP Berencana Gelar Survei Pemahaman Pancasila

Selain soal distribusi buku, Yudian juga merespons masukan anggota DPR mengenai perlunya survei untuk mengukur tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.

Ia mengaku sependapat bahwa survei diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program pembinaan ideologi Pancasila memberikan dampak.

“Nah, kemudian terkait dengan survei. Ini saya sangat setuju ya. Jadi memang salah satu kesulitannya kami itu yang kami sendiri maksud saya belum melakukan survei ya karena kami agak menahan diri begitu melihat sensitivitas di lapangan, gitu. Tapi memang untuk mengukur kalau kita tidak survei tidak bisa,” katanya.

“Nah, oleh karena itu nanti kami akan prioritaskan ini seperti usulan-usulan tadi, kami akan melakukan survei yang kalau mungkin nanti mudah-mudahan bisa setahun dua kali,” tambah dia.

Melalui survei tersebut, BPIP berharap dapat mengukur perkembangan pemahaman Pancasila di masyarakat, termasuk di kalangan peserta didik yang telah menggunakan buku teks utama Pendidikan Pancasila.

“Sehingga kita bisa melihat perkembangan termasuk mensurvei anak-anak didik kita yang sudah memegang atau sudah belajar buku berdasarkan BTU atau buku teks utama Pendidikan Pancasila kita,” tuturnya.

Yudian juga menyatakan BPIP akan mengembangkan metode pengenalan Pancasila agar lebih sesuai dengan karakter generasi yang berbeda.

“Yang ketiga itu tentang metode. Jadi metode ini juga kami sangat setuju bahwa kami harus mencari lagi, mengembangkan kembali metode pengenalan Pancasila ini. Jadi sering kali kita tidak nyambung hanya karena beda generasi persoalan-persoalan itu, Pak, ya,” pungkas dia.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Polri Gelar Perkara Dugaan Makar Terkait Penyadapan Presiden Hari Ini
• 18 jam laluokezone.com
thumb
Ini 3 Cara Samsung Galaxy S26 Ultra Bantu Abadikan Momen Jadi Lebih Spesial
• 16 jam lalukumparan.com
thumb
Hubungan Rusia-Jepang Memburuk, PM Takaichi Temui Putin di Sela KTT APEC
• 16 jam lalukumparan.com
thumb
Pakar Klasik Ungkap 5 Cara Membuat Anak Jatuh Cinta pada Buku
• 10 jam laluerabaru.net
thumb
Duel HP Realme P4x 5G vs Vivo Y31t 5G, Selisih Spesifikasi Ini Bisa Mengubah Pilihanmu
• 17 jam laluviva.co.id
Berhasil disimpan.