Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong agar forum kolaborasi pencegahan korupsi di daerah tidak lagi diperlakukan sebagai agenda seremonial tahunan, akan tetapi juga upaya menutup celah penyimpangan. Kemendagri mengajak pemerintah daerah untuk terus meningkatkan integritas.
Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, mewakili Mendagri dalam acara Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, Kamis (19/11/2026).
Forum ini mempertemukan Kemendagri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Hadir Gubernur Maluku dan Gubernur Maluku Utara, pimpinan DPRD provinsi, bupati/wali kota, ketua DPRD kabupaten/kota, sekda, inspektur, dan kepala perangkat daerah.
Dalam forum tersebut, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda membacakan Pakta Integritas Antikorupsi. Pembacaan itu kemudian diikuti penandatanganan pakta integritas oleh seluruh bupati, wali kota, dan ketua DPRD kabupaten/kota di kedua provinsi sebagai komitmen bersama memperbaiki tata kelola keuangan daerah.
"Pertemuan ini harus menjadi momentum memperbaiki tata kelola, membangun integritas, dan mencegah penyimpangan sejak awal," kata Stafsus Mendagri, Kastorius.
Kegiatan di Maluku merupakan bagian dari rangkaian koordinasi Kemendagri pada 10 klaster wilayah yang mencakup 32 provinsi di luar Papua. Langkah ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menempatkan Kemendagri sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus perannya dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi melalui koordinasi, sinkronisasi, pemantauan, dan evaluasi aksi pencegahan.
Kastorius memaparkan peta risiko agar konsultasi tidak berhenti pada imbauan. Dia menyebut ada delapan area prioritas perbaikan yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pajak daerah.
Perhatian khusus, kata Kastorius, juga diarahkan pada BUMD dan BLUD, hibah dan bansos, pokok pikiran DPRD, bantuan keuangan, proyek strategis daerah, dana desa, tata kelola sumber daya alam, serta program prioritas nasional di daerah.
Ia mengurai empat akar risiko korupsi di daerah, yakni faktor kepemimpinan dan politik, kebijakan dan tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas, serta data dan integritas. Biaya politik tinggi, relasi transaksional, dan konflik kepentingan antara kepala daerah, DPRD, birokrasi, dan penyedia disebut sebagai pintu masuk penyimpangan. Sementara itu, data pengawasan yang tersebar dan belum terintegrasi menghambat deteksi dini.
Berdasarkan data KPK per Oktober 2026, sebanyak 227 kepala daerah dan wakil kepala daerah, 31 gubernur dan wakil gubernur serta 196 bupati, wali kota, dan wakilnya, tersangkut penindakan korupsi sepanjang 2004-2026. Pemetaan area rawan 2025-2026 menunjukkan pengadaan barang/jasa mendominasi dengan proporsi 61,1 persen dan nilai perkara Rp7,3 miliar, disusul manajemen ASN 27,8 persen dan pengelolaan keuangan 11,1 persen.
"Korupsi yang melibatkan kepala daerah bukan peristiwa terisolasi, melainkan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun," kata Kastorius.
Karena itu, kata Kastorius, pencegahan diprioritaskan pada perencanaan pengadaan, pemilihan penyedia, dan pengendalian konflik kepentingan. Kastorius menegaskan, sikap Kemendagri dalam hal ini tidak pernah berubah.
"Bapak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak pernah lelah mengingatkan para kepala daerah: jauhi korupsi, karena jabatan adalah amanah, bukan kesempatan. Beliau juga terus menekankan peningkatan kualitas belanja daerah. Setiap rupiah APBD adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata, sekaligus menopang terwujudnya Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.
Mengukur efektivitas forum, Kemendagri meminta hasilnya diterjemahkan menjadi enam langkah nyata di daerah: memetakan risiko pada delapan area prioritas dan sektor khusus; memperkuat pengendalian sejak perencanaan hingga pembayaran; menempatkan APIP sebagai pemberi peringatan dini dan mitra strategis pimpinan daerah dengan tetap menjaga independensinya; mengintegrasikan data pengawasan serta menuntaskan pengaduan dan rekomendasi; menyusun rencana aksi terukur lengkap dengan penanggung jawab, tenggat, dan bukti penyelesaian; serta memantau secara berkala.
"Komitmen bersama yang hari ini ditandatangani tidak boleh berhenti pada penandatanganan. Komitmen itu harus terlihat dalam tindakan, keputusan, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan," tegasnya.
Kastorius menambahkan, keberhasilan pencegahan tidak diukur dari jumlah acara, tetapi dari perbaikan tata kelola, turunnya risiko, tuntasnya akar masalah, dan pulihnya kerugian. Ia juga mengingatkan peran DPRD melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan agar setiap alokasi APBD disusun transparan dan sesuai kebutuhan warga.
Kastorius menekankan bahwa pencegahan korupsi pada akhirnya ditentukan kualitas kepemimpinan.
"Pemimpin harus berani membuka proses, menerima pengawasan, dan mengendalikan konflik kepentingan. Mari pastikan setiap rupiah APBD menghasilkan manfaat bagi rakyat," pungkasnya.
(lir/dhn)





