JAKARTA - Partai Gerindra membeberkan empat kriteria calon wakil presiden (Wapres) yang pas untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam memimpin pemerintahan. Diketahui, pelantikan wapres pengganti Gibran Rakabuming Raka akan dilaksanakan pada Rabu 9 Desember 2026.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso mengatakan, kriteria pertama, sosok wakil presiden harus memiliki ideologi dan semangat juang yang sama dengan Presiden Prabowo.
“Dua tahun pemerintahan Pak Prabowo kan secara tegas Pak Prabowo punya tekad yang sangat kuat ingin menengakkan UUD 1945 Pasal 33, maka seorang wapres nanti yang akan diusulkan harus punya semangat yang sama," kata Sugiat, dikutip, Kamis (19/11/2026).
Kedua, Sugiat mengatakan, wakil presiden yang terpilih harus satu tujuan yang sama dengan Prabowo dalam melawan oligarki rakus hingga pelaku ekonomi sangat serakah. Ketiga, dibutuhkan sosok wakil presiden yang dapat mengawal program prioritas pemerintah di tengah masyarakat agar transparan dan akuntabel, sehingga bisa berhasil dijalankan.
“Presiden harus diberikan kebebasan untuk berpikir dan mengambil keputusan secara objektif tanpa tekanan dan intervensi dari pihak mana pun. Keputusan mengenai masa depan kepemimpinan nasional tidak boleh disandera oleh kepentingan kelompok, kalkulasi politik, apalagi ambisi kekuasaan individu. Kepentingan bangsa harus menjadi pertimbangan tertinggi,” tegas Hery.
Menurutnya, keputusan strategis kenegaraan, termasuk mengenai pendamping Presiden, harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan jangka panjang Indonesia.
Hery mengingatkan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan telah diatur dalam Pasal 8 UUD 1945. Oleh karena itu, seluruh pihak harus menghormati ketentuan konstitusi dan tidak mendahului proses kenegaraan yang berlaku.
Lebih lanjut, Hery berpandangan bahwa dinamika pergantian Wakil Presiden semestinya tidak menjadi sumber perpecahan baru. Sebaliknya, momentum tersebut perlu dimanfaatkan untuk memperkuat konsolidasi nasional dan merekatkan kembali berbagai elemen bangsa.
Ia menilai, figur yang mendampingi Presiden harus memiliki kapasitas kenegarawanan, kemampuan komunikasi lintas kelompok, serta penerimaan sosial dan politik yang luas.




