Pantau - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Khusus Batam, Kepulauan Riau (Kepri), memperkuat pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perkapalan guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya di wilayah perairan Batam.
Pengawasan tersebut mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pembangunan kapal, pemenuhan standar teknis, sertifikasi, pengukuran kapal, status hukum kapal, hingga kompetensi awak kapal.
Kepala Kantor KSOP Khusus Batam, Capt. Budi Mantoro, menegaskan bahwa penguatan pengawasan diperlukan mengingat posisi Batam yang strategis dalam kegiatan kemaritiman nasional maupun internasional.
Menurutnya, lokasi Batam yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional serta tingginya aktivitas kepelabuhanan menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu pusat kegiatan industri maritim di Indonesia.
“Letak Batam yang berdekatan dengan jalur pelayaran internasional, didukung aktivitas pelabuhan, perusahaan pelayaran, serta industri galangan kapal yang terus berkembang, menjadikan Batam sebagai salah satu kawasan penting dalam penyelenggaraan kegiatan kemaritiman,” kata Budi Mantoro dalam keterangan resmi yang diterima di Batam, Kamis (19/11/2026).
KSOP Batam Perketat Pengawasan Sejak Tahap Pembangunan KapalBudi Mantoro menjelaskan bahwa keselamatan pelayaran harus menjadi perhatian utama sejak tahap awal penyelenggaraan kegiatan perkapalan, bukan hanya ketika kapal mulai beroperasi.
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh sejak proses perencanaan, pembangunan, pemeriksaan, hingga pengujian kapal sebelum dinyatakan memenuhi persyaratan untuk berlayar.
Pemenuhan persyaratan teknis dan administratif juga menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kapal memiliki standar keselamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Oleh karena itu, pengawasan pembangunan kapal, pemenuhan standar teknis, sertifikasi, pengukuran, serta penataan dokumen dan status hukum kapal menjadi aspek penting dalam memastikan kelaiklautan kapal,” katanya.
Selain aspek teknis kapal, KSOP Khusus Batam turut memberikan perhatian terhadap kompetensi awak kapal yang bertanggung jawab menjalankan operasional pelayaran.
Seluruh awak kapal diwajibkan memenuhi standar dan ketentuan kepelautan yang berlaku guna mendukung keselamatan serta keamanan selama menjalankan tugas di atas kapal.
Pengawasan tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa kapal yang beroperasi di wilayah perairan Batam telah memenuhi persyaratan kelaiklautan.
KSOP Batam Gelar Sosialisasi Sertifikasi dan Status Hukum KapalSebagai bagian dari penguatan pengawasan, KSOP Khusus Batam menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pembangunan Kapal, Sertifikasi, Status Hukum Kapal, dan Kepelautan.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah, perusahaan pelayaran, industri galangan kapal, badan klasifikasi, serta berbagai pelaku usaha sektor maritim.
Melalui sosialisasi ini, KSOP Khusus Batam berupaya meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai ketentuan pembangunan kapal, proses sertifikasi, pengurusan status hukum kapal, dan persyaratan kepelautan.
Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal KSOP Khusus Batam, Hendra Sucipto, mengatakan bahwa kegiatan tersebut diharapkan dapat membangun kesamaan pemahaman di antara seluruh pihak yang terlibat dalam industri perkapalan.
Kesamaan pemahaman dinilai penting untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan.
“Hal tersebut penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan pembangunan kapal, sertifikasi, status hukum kapal, dan kepelautan secara optimal,” kata Hendra Sucipto.
Hendra menjelaskan bahwa koordinasi yang baik antara pemerintah, badan klasifikasi, perusahaan pelayaran, dan industri galangan kapal diperlukan agar seluruh proses pengawasan dapat berjalan sesuai ketentuan.
Libatkan BP Batam, BKI, dan Asosiasi Industri MaritimDalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan perkapalan dan kepelautan.
Narasumber tersebut berasal dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), serta jajaran internal KSOP Khusus Batam.
Kegiatan ini juga diikuti perwakilan asosiasi industri maritim, termasuk Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO).
Selain itu, turut berpartisipasi Indonesian National Shipowners Association (INSA), asosiasi pelayaran, perusahaan galangan kapal, serta berbagai pelaku usaha yang berkepentingan terhadap pemenuhan persyaratan perkapalan.
Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam pengawasan pembangunan kapal, sertifikasi, pengurusan status hukum kapal, serta pemenuhan standar kepelautan.
KSOP Batam Dorong Industri Maritim yang Aman dan Berdaya SaingKSOP Khusus Batam menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan di sektor perkapalan serta pelayaran.
Peningkatan kualitas pelayanan tersebut dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, transparansi, ketertiban, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengawasan.
Langkah ini diarahkan untuk memastikan seluruh persyaratan teknis dan administratif kapal dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KSOP Khusus Batam juga mendorong penguatan kerja sama antara pemerintah, badan klasifikasi, asosiasi industri, perusahaan pelayaran, dan galangan kapal untuk mendukung perkembangan sektor kemaritiman.
Melalui pengawasan yang lebih optimal dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi, KSOP Khusus Batam berupaya mewujudkan kapal yang laik laut sekaligus meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah Batam, Kepulauan Riau.
Penguatan koordinasi tersebut juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri maritim yang tertib, aman, dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional.




