Pemerintah Indonesia kini tengah mengkaji dampak kebijakan tersebut dengan meminta masukan dari pelaku industri. Langkah ini dilakukan untuk melihat sejauh mana pembatasan akses cip AI canggih dapat memengaruhi kegiatan bisnis dan rencana investasi.
"Pemerintah sedang meninjau kebijakan ini dan meminta masukan dari industri mengenai dampak potensialnya terhadap operasional dan investasi, termasuk di sektor pusat data (data center)," ungkap Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia dalam pernyataan kepada CNA, Rabu, 18 November 2026.
Baca Juga :
Chip Merah Putih Resmi Diluncurkan, PERURI dan ITB Kembangkan Teknologi untuk e-PasporPemerintah juga membuka peluang dialog teknis dengan pihak terkait untuk memperjelas penerapan aturan tersebut. Indonesia ingin memastikan kebutuhan komputasi canggih untuk kegiatan komersial yang sah tetap dapat terpenuhi.
Kebijakan AS ini diumumkan pada Senin, 16 November 2026. Selain Indonesia, pembatasan ekspor cip AI canggih juga menyasar Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brasil.
AS khawatir kelima negara tersebut berpotensi menjadi jalur pengalihan cip AI ke Tiongkok. Karena itu, perusahaan yang ingin mengekspor, mengekspor kembali, atau mentransfer jenis cip AI tertentu ke negara-negara tersebut kini diwajibkan memperoleh lisensi dari pemerintah AS.
Kebijakan tersebut berpotensi menambah tantangan bagi Indonesia yang tengah mendorong pengembangan industri AI dan pusat data. Pasalnya, perusahaan tidak hanya perlu memperhatikan aturan domestik, tetapi juga harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekspor AS.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, M. Habib Abiyan Dzakwan, menilai perubahan aturan ini dapat memengaruhi pertimbangan investor, terutama yang berasal dari negara-negara Barat.
"Menurut saya, para investor akan jauh lebih berhati-hati, terutama mereka yang berasal dari negara-negara Barat, termasuk AS dan Eropa," ujar Habib.
Menurutnya, pembatasan tersebut tidak otomatis membuat investor meninggalkan Indonesia. Namun, proses investasi di sektor AI dan pusat data berpotensi menjadi lebih rumit karena adanya persyaratan regulasi tambahan.
Sebelumnya, investor mungkin hanya perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia. Kini, mereka juga harus memperhitungkan ketentuan ekspor AS, termasuk memastikan cip yang masuk ke Indonesia tidak dialihkan ke negara lain.
"Investor mungkin sebelumnya hanya perlu memastikan kepatuhan terhadap regulasi Indonesia, tetapi dengan perkembangan saat ini, mereka juga harus memastikan kepatuhan terhadap regulasi AS," ujarnya.
Risiko lainnya adalah investor memilih menunda keputusan bisnis sambil menunggu kejelasan aturan.
Peneliti ekonomi digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Dyah Ayu, mengatakan ketidakpastian mengenai persyaratan perizinan dapat memengaruhi rencana ekspansi perusahaan teknologi.
"Menurut saya, respons awal yang mungkin muncul adalah investor akan menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai persyaratan perizinan, menunda keputusan investasi final, atau membangun kapasitas secara bertahap sebelum berkomitmen untuk pengeluaran perangkat keras AI tambahan," katanya.
Menurut Dyah, pelaku usaha juga akan menunggu respons pemerintah Indonesia terhadap aturan perizinan ekspor AS yang lebih ketat sebelum mengambil keputusan investasi berikutnya.
Ekspor Semikonduktor Indonesia Tembus US$4,1 Miliar
Di tengah perkembangan tersebut, industri semikonduktor Indonesia juga menunjukkan aktivitas perdagangan yang meningkat.
Badan Komunikasi Pemerintah mengutip data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang menunjukkan ekspor perangkat semikonduktor dan sirkuit terpadu elektronik Indonesia mencapai sekitar US$4,1 miliar pada 2025.
Angka tersebut meningkat dibandingkan ekspor pada 2024 yang tercatat sekitar US$1,5 miliar.
Habib menilai pemerintah perlu memperkuat pemantauan terhadap perdagangan cip AI. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memetakan volume impor, sektor pengguna, hingga pusat data yang mengoperasikan cip tersebut.
Data tersebut dinilai penting untuk menjawab kekhawatiran AS mengenai potensi pengalihan cip ke negara lain.
"Hal yang paling penting adalah berkonsultasi terlebih dahulu dengan komunitas bisnis," ujar Habib.
Selain berdialog dengan AS, Indonesia juga perlu berkoordinasi dengan negara Asia Tenggara lain yang terdampak, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Koordinasi regional diperlukan untuk memahami respons masing-masing negara sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi pengalihan cip secara ilegal.
Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura, Maria Monica Wihardja, mengatakan Indonesia menjadi satu-satunya dari empat negara Asia Tenggara yang terdampak kebijakan tersebut yang belum memiliki kerangka khusus untuk pengelolaan perdagangan strategis.
Singapura dan Malaysia telah memiliki undang-undang pengendalian ekspor atau kerangka pengelolaan perdagangan strategis. Sementara itu, Thailand belum sepenuhnya menerapkan kerangka tersebut.
Adapun Indonesia masih mengandalkan sejumlah aturan yang tersebar, mulai dari ketentuan bea cukai, ekspor-impor, hingga regulasi khusus di sektor tertentu.
Menurut Wihardja, belum adanya kerangka pengendalian ekspor yang terintegrasi dapat menimbulkan celah dalam pengawasan barang impor yang berpotensi diekspor kembali ke negara lain.
Sementara itu, Dyah menilai tantangan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan tertundanya investasi. Ada pula risiko ketergantungan terhadap penyedia teknologi global jika pelaku usaha dalam negeri kesulitan mengembangkan kapasitas sendiri.
"Pelaku usaha dalam negeri mungkin akan semakin kesulitan untuk membangun kapasitas mereka sendiri, sehingga pada akhirnya hanya menjadi pelanggan bagi penyedia global. Hal ini membuat Indonesia semakin bergantung pada teknologi asing sebagai konsumen," katanya.
Menanggapi perkembangan tersebut, Badan Komunikasi Pemerintah menyatakan pemerintah tengah menyusun kerangka kerja untuk memfasilitasi perdagangan yang sah sekaligus mengurangi risiko penyimpangan atau penyalahgunaan barang dan teknologi yang memiliki kegunaan ganda (dual-use).
Inisiatif tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga iklim perdagangan dan investasi Indonesia tetap terbuka, dapat diprediksi, dan tepercaya. Pemerintah juga mengaitkan langkah tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan industri semikonduktor dalam negeri serta memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
"Kami mengharapkan perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk mematuhi ketentuan perdagangan dan pengendalian ekspor yang berlaku. Setiap pelanggaran terhadap hukum Indonesia akan ditindaklanjuti melalui proses hukum yang semestinya," tegas Badan Komunikasi Pemerintah.
Ke depan, kejelasan aturan dan koordinasi dengan pemerintah AS menjadi faktor penting bagi pelaku industri. Kepastian tersebut dibutuhkan agar pengembangan AI dan pusat data di Indonesia tetap berjalan tanpa mengabaikan ketentuan pengendalian ekspor teknologi.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
- URL Berhasil di Salin AS Perketat Ekspor Cip AI ke Indonesia, Investasi Pusat Data Terancam Melambat? Klik untuk baca: https://www.medcom.id/ekonomi/global/eN44PzyN-as-perketat-ekspor-cip-ai-ke-indonesia-investasi-pusat-data-terancam-melambat
(SAW)





