Menteri LH Ancam Tak Terbitkan Persetujuan Lingkungan Jika Ada Tambang di Perairan Ujung Kulon

jpnn.com
4 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan tidak akan menerbitkan persetujuan lingkungan bagi aktivitas pertambangan di wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.

Sikap tegas tersebut menyusul langkah resmi KLH/BPLH menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia agar mengevaluasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)

BACA JUGA: Tanpa Kajian, Translokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon Tak Dilakukan

Jumhur menyebutkan permintaan itu sudah disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 dievaluasi.

"Pemanfaatan sumber daya alam tidak boleh mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang merupakan kekayaan hayati bangsa sekaligus warisan dunia," ujar dia.

BACA JUGA: Menteri LH Jumhur Minta Perairan Ujung Kulon Bebas dari Wilayah Tambang

Jumhur dalam peringatan Hari Pohon Sedunia di kawasan Angke Kapuk, Jakarta Barat, pada hari ini, menyebut tujuannya adalah melindungi habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) sejak tahap perencanaan, sebelum ada aktivitas apa pun di kawasan tersebut.

Perairan TNUK perlu dikeluarkan dari WUP supaya tidak ada kegiatan lanjutan seperti survei, yang dapat mengusik ketenangan badak jawa, satwa bercula satu yang menjadi kebanggaan Indonesia.

BACA JUGA: Kementerian ESDM Buka Suara soal Polemik Badak Jawa di Ujung Kulon

TNUK adalah habitat alami terakhir spesies yang berstatus kritis terancam punah, dengan populasi liar kurang dari 50 sampai 80 individu yang hanya bertahan di satu kawasan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perilaku dan kebutuhan habitat badak jawa sangat spesifik. Karena itu, perlindungannya harus menjaga keutuhan habitat sekaligus keterhubungan ekosistem darat, pesisir, dan perairan di sekitarnya.

Aktivitas pertambangan dapat menekan ekosistem lewat kebisingan, getaran, sedimentasi, pencemaran, perubahan kualitas perairan, dan bertambahnya aktivitas manusia.

Saat ini belum ada kegiatan pertambangan di lokasi WUP tersebut, dan belum ada pula pengukuran dampak langsungnya terhadap badak jawa. Meski begitu, KLH/BPLH menilai risiko ini harus diperhitungkan sejak tahap perencanaan karena nilai konservasi kawasan sangat tinggi dan populasi spesiesnya sangat terbatas.

Dalam suratnya, Menteri LH/Kepala BPLH meminta Menteri ESDM mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM tersebut. Ia juga meminta bagian WUP di perairan sekitar TNUK dikeluarkan bila verifikasi ilmiah membuktikan bagian itu tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup, atau berisiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi fungsi kawasan konservasi.

Sebagai langkah lanjutan, KLH/BPLH mendorong verifikasi spasial dan ekologis secara terpadu bersama kementerian/lembaga terkait. Caranya dengan menumpangtindihkan koordinat WUP dengan batas TNUK, kawasan konservasi laut, arahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta rencana tata ruang darat dan laut.

Selama evaluasi berjalan, tindak lanjut pemanfaatan di lokasi yang dipersoalkan diminta ditahan sampai hasilnya jelas, sesuai kewenangan masing-masing instansi.

KLH/BPLH siap menyediakan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Menteri Jumhur juga menegaskan sikap KLH/BPLH sebagai pemegang kewenangan persetujuan lingkungan.

"Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu, maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya," demikian Jumhur Hidayat.(antara/jpnn)

Yuk, Simak Juga Video ini!


Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Pasok Produk dari China hingga India, Ini Strategi MDIY Tekan Harga Jual Produk
• 9 jam laluidxchannel.com
thumb
Dedi Mulyadi Tegaskan tak Tertarik Jadi Wapres
• 11 jam lalujpnn.com
thumb
Trump Nyatakan Tak Butuh Bantuan Xi Jinping dan Putin untuk Akhiri Perang Iran
• 12 jam laluidxchannel.com
thumb
Menang Gugatan, Kalla Group Bakal Laporkan GMTD Dugaan Pemalsuan Dokumen
• 10 jam lalucelebesmedia.id
thumb
10 Top Kampus Indonesia di QS WUR Sustainability 2027, Ada Incaranmu?
• 18 jam lalumedcom.id
Berhasil disimpan.