Tak Cukup UU Perampasan Aset, KPK Ingatkan Empat Delik Korupsi yang Belum Diatur

kompas.id
4 jam lalu
Cover Berita

JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendukung persetujuan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang. Meski demikian, lembaga antirasuah ini mengingatkan, penguatan pemberantasan korupsi tidak sebatas pada perampasan aset. Ada empat delik lain yang perlu dipertimbangkan untuk diatur dalam sistem hukum Indonesia.

"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang, dan tentunya perampasan aset ini, selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo saat ditanya responsnya terkait persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU, di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Memuat artikel…

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Penyerahan Medali Porprov VII Banten 2026 Tanpa Podium, Begini Penjelasan Panitia
• 3 jam lalukompas.tv
thumb
Target Pertumbuhan 6 Persen, Investasi Jadi Tumpuan Pemerintah
• 8 jam lalukompas.id
thumb
Zulkifli Hasan Kaji Larangan Impor Kakao, Pemerintah Siapkan Langkah Lindungi Harga dan Kesejahteraan Petani
• 5 jam lalupantau.com
thumb
Mulai 1 Desember KA Bandara Soetta Beroperasi dari Stasiun Bogor
• 19 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Suahasil Sebut Kunci Ekonomi Tumbuh 6 Persen Ada di Peran Danantara dan Investasi
• 3 jam laluidxchannel.com
Berhasil disimpan.