JAKARTA, KOMPAS – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendukung persetujuan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang. Meski demikian, lembaga antirasuah ini mengingatkan, penguatan pemberantasan korupsi tidak sebatas pada perampasan aset. Ada empat delik lain yang perlu dipertimbangkan untuk diatur dalam sistem hukum Indonesia.
"KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang, dan tentunya perampasan aset ini, selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK,” ujar Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo saat ditanya responsnya terkait persetujuan pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi UU, di Gedung Merah Putih, KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026).





