Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua

kumparan.com
4 jam lalu
Cover Berita

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat tersebut membahas perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan anggaran serta memastikan keberlanjutan pembangunan agar seluruh kawasan pusat pemerintahan (KPP) DOB Papua dapat beroperasi pada 2028.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU atas komitmen pembangunan infrastruktur empat DOB Papua,” ujar Ribka usai mengikuti rapat tersebut.

Menurut Ribka, pembangunan fasilitas pemerintahan merupakan bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan, terlebih karena pembangunan infrastruktur di tiga wilayah DOB lainnya telah berjalan.

Ia pun mendorong agar kebutuhan anggaran pembangunan pada 2027 dapat memperoleh kepastian, khususnya untuk pembangunan KPP Papua Pegunungan dan penyelesaian Kantor MRP Papua Selatan.

“Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh KPP DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan terkait kebutuhan anggaran. Apabila kepastian anggaran telah diperoleh, pembangunan KPP Papua Pegunungan direncanakan dapat dilelang lebih awal pada 2027 melalui skema Multi Years Contract (MYC) 2027–2028.

Melalui upaya tersebut, diharapkan proses pembangunan infrastruktur dapat berlangsung lebih cepat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Turut hadir dalam rapat tersebut Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Adenan Rasyid, serta pejabat terkait lainnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
MRT Bundaran HI-Monas Ditargetkan Beroperasi 2027, Keselamatan Jadi Syarat
• 8 jam lalukompas.id
thumb
Siswa Diduga Jadi Korban Kekerasan, Kepala SD 172 Inpres Homebase Akui Khilaf dan Minta Maaf
• 12 jam laluharianfajar
thumb
Eks Stafsus Yaqut Dapat USD 75 Ribu Cuma Modal Kasih Nomor HP
• 4 jam laludetik.com
thumb
Andi Iwan Aras Apresiasi POLIRAN, Sebut Pengangguran Harus Diselesaikan dari Hulu
• 13 jam lalueranasional.com
thumb
Kuliah Teknik di Era AI, Simulasi hingga Riset Kini Bisa Lebih Adaptif
• 4 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.