Pantau - Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa integrasi ekosistem produk halal dari hulu hingga hilir menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Hanif dalam keterangan bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jakarta, Kamis.
Hanif menjelaskan bahwa pengembangan ekosistem halal yang terintegrasi berperan penting dalam memberikan jaminan terhadap produk yang dikonsumsi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam industri halal global.
Menurutnya, pembangunan ekosistem halal tidak boleh hanya berfokus pada penguatan regulasi dan penerbitan sertifikasi, tetapi juga harus mampu menciptakan kegiatan ekonomi yang produktif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Kita harus membangun ekosistem halal yang tidak hanya kuat dari sisi regulasi dan sertifikasi, tetapi juga produktif, inovatif, inklusif, serta mampu memberikan manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat dan bangsa,” kata Hanif.
Hanif menekankan bahwa ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan bahan pangan dan keterjangkauan harga, tetapi juga harus memperhatikan keamanan, mutu, kandungan gizi, serta kehalalan produk.
Pemerintah Dorong Penerapan Jaminan Halal dari Hulu hingga HilirHanif menjelaskan bahwa industri halal memiliki posisi strategis karena tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban keagamaan, tetapi juga berperan dalam memperkuat jaminan kualitas produk yang beredar di masyarakat.
Pengembangan industri halal juga dinilai mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk nasional sekaligus memperluas peluang Indonesia bersaing di pasar internasional.
Karena itu, penguatan ekosistem halal harus dilakukan secara menyeluruh dengan menerapkan prinsip halal pada setiap tahapan rantai pasok industri.
Penerapan tersebut dimulai dari penyediaan dan pemilihan bahan baku untuk memastikan seluruh komponen yang digunakan dalam kegiatan produksi memenuhi ketentuan halal.
Selanjutnya, prinsip halal harus diterapkan dalam proses produksi dan pengolahan agar seluruh tahapan pembuatan produk sesuai dengan standar yang berlaku.
Penguatan jaminan halal juga mencakup proses penyimpanan dan pengemasan untuk menjaga kualitas serta kehalalan produk sebelum sampai kepada konsumen.
Selain itu, proses transportasi dan distribusi menjadi bagian penting dalam penerapan sistem jaminan halal yang terintegrasi.
“Dengan demikian, jaminan halal tidak berhenti pada produk akhir,tetapi terintegrasi dalam keseluruhan proses bisnis,” ujar Hanif.
Nilai Ekonomi Halal Indonesia Capai Rp6.400 Triliun pada 2025Dari sisi ekonomi, Hanif mengungkapkan bahwa industri halal nasional memiliki potensi besar dengan nilai ekonomi yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data yang disampaikan, nilai ekonomi halal Indonesia pada 2023 tercatat mencapai sekitar Rp4.900 triliun.
Angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp5.500 triliun pada 2024 atau bertambah sekitar Rp600 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan kembali berlanjut pada 2025 dengan nilai ekonomi halal nasional mencapai sekitar Rp6.400 triliun, meningkat sekitar Rp900 triliun dibandingkan 2024.
Dengan demikian, nilai ekonomi halal Indonesia mengalami peningkatan sekitar Rp1.500 triliun sepanjang periode 2023 hingga 2025.
Kontribusi ekonomi halal terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional juga disebut mencapai sekitar 27 persen.
Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan peran industri halal dalam mendukung kegiatan perekonomian nasional sekaligus membuka peluang pengembangan usaha di berbagai sektor.
BPJPH Siapkan 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis untuk UMKHanif turut mengapresiasi langkah BPJPH yang pada awal 2026 telah menyiapkan sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK).
Penyediaan sertifikat tersebut dilakukan melalui program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk membantu pelaku UMK memperoleh akses sertifikasi halal.
Menurut Hanif, program SEHATI memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan sertifikasi, khususnya bagi pelaku usaha kecil yang menjadi bagian dari ekosistem industri halal nasional.
Selain mempermudah akses sertifikasi, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat daya saing produk UMK di pasar domestik maupun internasional.
Hanif juga mendorong generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam pengembangan industri halal melalui inovasi, penelitian, dan kewirausahaan.
Generasi muda diharapkan mampu menjadi inovator yang menghasilkan gagasan baru serta mengembangkan produk dan layanan halal sesuai kebutuhan masyarakat.
Selain itu, keterlibatan generasi muda sebagai peneliti dan wirausaha dinilai penting untuk menciptakan produk halal yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar global.
Hanif Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Perkuat Industri HalalHanif menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal nasional membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar pengembangannya dapat berlangsung secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Kolaborasi tersebut perlu melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat untuk membangun industri halal yang produktif, inklusif, dan kompetitif.
“Penguatan ekosistem halal membutuhkan kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat,” ujar Wamenko Hanif.
Melalui integrasi rantai pasok halal, perluasan sertifikasi bagi pelaku UMK, penguatan inovasi, serta kerja sama lintas sektor, pemerintah berupaya menjadikan industri halal sebagai salah satu penggerak ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.




