jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menetapkan sembilan rekomendasi untuk memperkuat pengelolaan zakat nasional melalui Rapat Kerja (Raker) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) 2026 di Jakarta, 17-19 November 2026.
Sembilan rekomendasi tersebut menjadi arah kebijakan Baznas bersama 120 UPZ untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL), sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pengentasan kemiskinan.
BACA JUGA: Baznas Borong Tiga Penghargaan atas Inovasi Layanan dan Kepuasan Publik
Pimpinan Mobilisasi dan Pengumpulan Baznas Rizaludin Kurniawan membacakan sembilan rekomendasi tersebut dalam penutupan Raker UPZ 2026 di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rekomendasi pertama adalah memaksimalkan pengumpulan zakat berbasis Asta Stratas Baznas 2026-2031 melalui strategi penghimpunan yang terintegrasi, adaptif, dan menjangkau lebih banyak muzaki.
BACA JUGA: Expert Panel Seri V Kemenag Dorong Penguatan Pengawasan dan Pelaporan BAZNAS maupun LAZ
Kedua, memperkuat kedudukan hukum Baznas sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural serta mengintegrasikan seluruh jaringan UPZ dalam ekosistem perzakatan nasional.
Ketiga, mempercepat transformasi digital dan integrasi sistem nasional, mulai dari perencanaan, penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, hingga pelaporan keuangan.
BACA JUGA: Libatkan Santri, Baznas Dorong Pengelolaan Sampah di Pesantren Jombang
Keempat, mendorong komitmen pimpinan kementerian, lembaga negara, BUMN, dan perusahaan swasta untuk mendukung optimalisasi zakat melalui kebijakan pemotongan otomatis atau payroll system serta penguatan operasional UPZ.
Kelima, meningkatkan target mobilisasi ZIS pada 2027 melalui diversifikasi program penghimpunan, kampanye literasi zakat, dan optimalisasi basis muzaki. Langkah ini diharapkan turut mendukung agenda pembangunan nasional Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045.
Keenam, memprioritaskan pendayagunaan zakat yang berkelanjutan dan berdampak jangka panjang, terutama untuk penguatan kemandirian ekonomi mustahik, penanganan kemiskinan ekstrem, dan pemberian beasiswa pendidikan.
Ketujuh, menyelaraskan identitas kelembagaan melalui pencantuman atribut dan logo Baznas dalam berbagai media komunikasi serta publikasi UPZ.
Kedelapan, memperkuat kode etik amil, budaya kepatuhan, audit syariah, dan sistem pengendalian internal, sekaligus memastikan pengelolaan zakat bebas dari intervensi politik praktis.
Kesembilan, mendorong partisipasi aktif seluruh UPZ dalam mengawal pelaksanaan rencana aksi dan evaluasi berkala sebagai tindak lanjut hasil Raker UPZ 2026.
Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan implementasi sembilan rekomendasi tersebut diharapkan mampu mewujudkan tata kelola UPZ yang amanah dan profesional.
Penguatan sumber daya manusia, digitalisasi, kolaborasi, serta manajemen modern menjadi bagian penting untuk meningkatkan kinerja penghimpunan dan memperluas manfaat zakat.
Sementara itu, Rizaludin menegaskan seluruh rekomendasi berlandaskan prinsip tata kelola 3A, yakni Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.
Baznas berkomitmen memperkuat sinergi kelembagaan dan mengoptimalkan peran UPZ untuk mendukung pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan umat. (jlo/jpnn)
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh




