BOGOR, iNews.id - Program pemberdayaan ekonomi umat berbasis Kantor Urusan Agama (KUA) dapat diarahkan untuk menjadi bagian dari pendampingan bagi mantan narapidana terorisme (eks napiter).
Langkah ini melengkapi peran penyuluh agama yang diajak Kementerian Agama (Kemenag) mendampingi mantan napiter melalui pendekatan keagamaan serta pemberdayaan ekonomi agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani proses rehabilitasi.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad menjelaskan, Kemenag memiliki program pemberdayaan ekonomi umat berbasis Kantor Urusan Agama (KUA) yang dapat diarahkan untuk membantu kelompok yang menjadi sasaran pendampingan khusus. Bantuan tersebut dapat menjadi salah satu bentuk kehadiran negara dan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial.
Baca Juga:Bareskrim Tangkap 2 Penyelundup Baby Lobster Lintas Negara"Perhatian, termasuk bantuan ekonomi, akan menunjukkan bahwa negara dan masyarakat hadir untuk mengajak mereka kembali berintegrasi dengan lingkungan sosialnya," katanya dalam Workshop Capacity Building: Spesialisasi Kapasitas Penyuluh Agama Islam Wilayah Depok dan Bogor untuk Rehabilitasi, Reintegrasi, dan Pemberdayaan Individu yang Terpapar Ekstremisme di Bogor, Kamis (19/11/2026).
Menurut Abu Rokhmad, individu yang telah menjalani proses deradikalisasi membutuhkan pendampingan khusus. Mereka tidak hanya memerlukan pembinaan keagamaan, tetapi juga dukungan sosial dan ekonomi agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.
Dia menilai, proses kembali ke tengah masyarakat bukan perkara mudah bagi mantan napiter. Stigma yang masih melekat dapat membuat mereka merasa terasing dan kesulitan membangun hubungan sosial dengan lingkungan sekitar.
Kondisi tersebut berpotensi membuat mereka kembali mencari kelompok yang memiliki pengalaman serupa, termasuk kelompok yang sebelumnya memengaruhi pemikiran mereka.
Karena itu, penyuluh agama perlu hadir memberikan pendampingan sekaligus membangun hubungan sosial yang positif. "Karena itu, perangkat Kemenag, termasuk penyuluh agama, dapat menjadi teman sekaligus memberikan berbagai bentuk dukungan. Dukungan tersebut bisa berupa insentif atau bantuan lainnya, terutama dalam bidang ekonomi," ujar Abu Rokhmad.
Baca Juga:Komisi III DPR RI Desak Kasus Polisi Tembak Polisi di Markas Polairud Diusut TuntasSelain penanganan terhadap individu yang telah terpapar, Abu Rokhmad menekankan pentingnya pencegahan ekstremisme melalui pembinaan masyarakat. Menurutnya, menjaga masyarakat yang telah memiliki pemahaman keagamaan moderat jauh lebih penting daripada menangani mereka setelah terpapar paham ekstrem.
Dia mengingatkan bahwa proses seseorang terpapar ekstremisme dapat berlangsung dalam waktu singkat. Bahkan, pemahaman yang mengarah pada ekstremisme dapat diterima seseorang hanya melalui kegiatan pengajian dengan materi keagamaan yang keliru.
Karena itu, penyuluh agama diminta aktif memberikan pembinaan di berbagai lingkungan masyarakat, mulai dari majelis taklim, masjid, musala, hingga lembaga pemasyarakatan. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada generasi muda dan anak-anak agar tidak mudah terpengaruh pemahaman keagamaan yang mengarah pada ekstremisme.
"Upaya preventif harus dilakukan agar masyarakat, terutama generasi muda dan anak-anak kita, tidak terjerumus ke dalam paham ekstremisme," ujarnya.
Baca Juga:Terbukti Aniaya Warga, Oknum Anggota DPRD Bekasi Divonis 10 Bulan PenjaraAbu Rokhmad berharap, pembekalan kapasitas khusus bagi penyuluh agama dapat melahirkan pendamping yang memiliki kompetensi dalam menangani individu terpapar ekstremisme di setiap wilayah.
Dengan pendekatan keagamaan, dukungan ekonomi, serta pembinaan masyarakat secara berkelanjutan, penyuluh agama diharapkan dapat mengambil peran dalam mencegah penyebaran ekstremisme sekaligus membantu proses reintegrasi sosial mantan napiter.
#jabar




