Tanjungpinang (ANTARA) - Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebesar 7,52 persen pada triwulan III 2026 (year-on-year), tumbuh melampaui nasional sebesar 5,3 persen.
"Alhamdulillah, di tengah kondisi global tak menentu. Ekonomi kita masih bisa bertahan dan stabil. Pasokan energi dan pangan juga aman," katanya dalam kunjungan kerjanya ke Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis.
Ketika dunia bergejolak, kata dia, satu-satunya cara yang bisa dilakukan ialah mengamankan kondisi bangsa Indonesia, dengan menjaga stabilitas pangan dan energi untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri.
Ia juga mengapresiasi percepatan pembangunan di Kepri di tengah tantangan biaya pembangunan daerah kepulauan yang lebih tinggi atau dua kali lipat dibandingkan dengan pembangunan di wilayah daratan.
"Terutama terkait pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kepri. Penentuan titik lokasi koperasi jadi tantangan tersendiri, karena 98 persen wilayahnya adalah lautan," ujar dia.
Baca juga: Wamenkop dukung penguatan koperasi masyarakat di Lombok Timur
Meski demikian, ia optimistis tantangan itu bisa diatasi dengan koordinasi, sinergi, dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, ia menekankan pertumbuhan ekonomi 7,52 persen di Kepri tidak ada artinya apabila hanya dinikmati segelintir orang atau orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program strategis nasional KDKMP untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber saya daya alam (SDA) agar distribusi hasilnya lebih merata dinikmati seluruh masyarakat, sehingga disapritas kesenjangan sosial di masa-masa mendatang tidak terjadi seperti saat ini.
Dalam koperasi, menurut dia, semua anggota mempunyai hak yang sama untuk menentukan pengelolaan, pendapatan, bagi hasil dan pengembangan bisnis.
"Dengan semangat koperasi, Presiden ingin warga desa atau kelurahan menjadi pelaku utama ekonomi bangsa, bukan sekadar jadi penerima manfaat apalagi penonton saja," ucapnya.
Ia mendorong KDKMP di Kepri fokus menggarap potensi SDA lokal sebagai sumber utama bisnis koperasi, salah satunya potensi kelautan dan perikanan yang melimpah.
Terlebih, sejarah telah mencatat sejak 1906 di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, sudah terdapat koperasi atau serikat dagang yang kala itu dibentuk secara kolektif oleh tujuh orang, sekaligus sebagai pemilik modal bersama. Mereka aktif berdagang ikan, cengkeh, hingga kelapa.
"Kenapa harus lembaga koperasi, karena dalam koperasi ada semangat distribusi kepemilikan, bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama di antara para anggotanya," demikian Farida.
Baca juga: Wamenkop tindak lanjuti kendala pembangunan KDKMP di Kepri
Baca juga: Menkop dorong transformasi koperasi petani tebu
"Alhamdulillah, di tengah kondisi global tak menentu. Ekonomi kita masih bisa bertahan dan stabil. Pasokan energi dan pangan juga aman," katanya dalam kunjungan kerjanya ke Kota Tanjungpinang, Kepri, Kamis.
Ketika dunia bergejolak, kata dia, satu-satunya cara yang bisa dilakukan ialah mengamankan kondisi bangsa Indonesia, dengan menjaga stabilitas pangan dan energi untuk memenuhi kebutuhan pasokan dalam negeri.
Ia juga mengapresiasi percepatan pembangunan di Kepri di tengah tantangan biaya pembangunan daerah kepulauan yang lebih tinggi atau dua kali lipat dibandingkan dengan pembangunan di wilayah daratan.
"Terutama terkait pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kepri. Penentuan titik lokasi koperasi jadi tantangan tersendiri, karena 98 persen wilayahnya adalah lautan," ujar dia.
Baca juga: Wamenkop dukung penguatan koperasi masyarakat di Lombok Timur
Meski demikian, ia optimistis tantangan itu bisa diatasi dengan koordinasi, sinergi, dan komunikasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, ia menekankan pertumbuhan ekonomi 7,52 persen di Kepri tidak ada artinya apabila hanya dinikmati segelintir orang atau orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto menghadirkan program strategis nasional KDKMP untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber saya daya alam (SDA) agar distribusi hasilnya lebih merata dinikmati seluruh masyarakat, sehingga disapritas kesenjangan sosial di masa-masa mendatang tidak terjadi seperti saat ini.
Dalam koperasi, menurut dia, semua anggota mempunyai hak yang sama untuk menentukan pengelolaan, pendapatan, bagi hasil dan pengembangan bisnis.
"Dengan semangat koperasi, Presiden ingin warga desa atau kelurahan menjadi pelaku utama ekonomi bangsa, bukan sekadar jadi penerima manfaat apalagi penonton saja," ucapnya.
Ia mendorong KDKMP di Kepri fokus menggarap potensi SDA lokal sebagai sumber utama bisnis koperasi, salah satunya potensi kelautan dan perikanan yang melimpah.
Terlebih, sejarah telah mencatat sejak 1906 di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang, sudah terdapat koperasi atau serikat dagang yang kala itu dibentuk secara kolektif oleh tujuh orang, sekaligus sebagai pemilik modal bersama. Mereka aktif berdagang ikan, cengkeh, hingga kelapa.
"Kenapa harus lembaga koperasi, karena dalam koperasi ada semangat distribusi kepemilikan, bertujuan menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan bersama di antara para anggotanya," demikian Farida.
Baca juga: Wamenkop tindak lanjuti kendala pembangunan KDKMP di Kepri
Baca juga: Menkop dorong transformasi koperasi petani tebu





