Abdul Rahman Farisi Soroti Sikap Menteri Jumhur, Singgung Soal Koordinasi

jpnn.com
2 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi (ARF) menyoroti sikap Menteri Lingkungan Hidup Muh. Jumhur Hidayat yang mengungkap isi surat kepada Menteri ESDM sekaligus Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, ke publik.

Adapun surat tersebut terkait penetapan wilayah usaha pertambangan di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten.

BACA JUGA: Abdul Rahman Farisi Sebut Percepatan Realisasi Anggaran Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Abdul Rahman menilai langkah tersebut perlu dipertanyakan karena persoalan yang menyangkut kewenangan antarkementerian semestinya terlebih dahulu dibahas melalui mekanisme koordinasi internal pemerintah.

Menurutnya, Juru Bicara Kementerian ESDM telah memberikan penjelasan resmi mengenai status wilayah pertambangan yang dipersoalkan.

BACA JUGA: ARF Dukung Penyetopan Ekspor Perantara demi Kedaulatan Ekonomi

“Saya justru mempertanyakan mengapa Pak Jumhur perlu mengungkap isi suratnya kepada publik. Apa yang ingin disampaikan dengan langkah tersebut? Bukankah persoalan ini bisa terlebih dahulu dikomunikasikan secara langsung antarkementerian?” kata Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Kamis (19/11).

ARF menilai setiap menteri memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing yang harus dihormati dalam kerangka kerja pemerintahan.

BACA JUGA: Soal Harga Ekspor Listrik ke Singapura, Begini Tanggapan Abdul Rahman Farisi

Dia juga mengingatkan agar komunikasi mengenai persoalan teknis antarkementerian tidak justru menimbulkan persepsi bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki koordinasi yang baik.

“Secara etika pemerintahan, sesama menteri tentu memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Jangan sampai pernyataan yang disampaikan ke publik justru membangun kesan seolah-olah pemerintahan Presiden Prabowo tidak saling berkoordinasi,” jelasnya.

Selanjutnya Abdul Rahman bicara pengalaman Jumhur sebagai aktivis tentu menjadi modal penting dalam memperjuangkan kepentingan publik.

Namun, setelah menjadi bagian dari kabinet, setiap persoalan semestinya juga ditempatkan dalam kerangka tanggung jawab kolektif pemerintahan.

“Mungkin Pak Jumhur perlu mengingat bahwa sekarang beliau sudah menjadi bagian dari pemerintah, bukan lagi aktivis yang melihat persoalan dari luar. Ada mekanisme koordinasi antarkementerian dan antarsesama menteri yang dapat ditempuh sebelum suatu persoalan berkembang menjadi polemik di ruang publik,” tegasnya.

Menurut Abdul Rahman, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, sebelumnya telah menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

Penetapan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitar kawasan taman nasional.

Dwi Anggia juga menjelaskan bahwa proses penetapan wilayah tersebut memiliki riwayat panjang sejak usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013, yang kemudian mengalami sejumlah penyesuaian regulasi pada 2014, 2017, 2022, hingga 2026.

Selain itu, Kementerian ESDM memastikan belum ada satu pun izin usaha pertambangan yang diterbitkan, baik di wilayah perairan yang dimaksud maupun di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

“Ini fakta penting yang harus dipahami. Penetapan wilayah usaha pertambangan bukan berarti pemerintah sudah memberikan izin melakukan penambangan. Masih ada tahapan perizinan, kesesuaian tata ruang, dan persetujuan lingkungan yang harus dipenuhi. Jadi, jangan sampai masyarakat memperoleh pemahaman yang keliru,” ucap Abdul Rahman.

ARF kemudian menyatakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dalam memberikan persetujuan lingkungan justru menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan dan perlindungan ekosistem.

Oleh karena itu, perbedaan pandangan teknis seharusnya dapat diselesaikan melalui pemeriksaan data spasial dan koordinasi instansi terkait.

Abdul Rahman juga menyoroti polemik rencana relokasi badak jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah telah menjelaskan bahwa belum ada keputusan pemindahan dan setiap rencana relokasi harus didahului kajian ilmiah mengenai kelayakan habitat serta keselamatan satwa.

“Perlindungan badak jawa adalah kepentingan bersama. Tetapi jangan sampai muncul kesimpulan bahwa pemerintah hendak memindahkan satwa langka tersebut untuk kepentingan pertambangan, sementara izin tambangnya sendiri belum ada dan keputusan relokasi juga belum ditetapkan,” tutup Abdul Rahman. (jpnn)


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Suahasil Pastikan Tambahan Anggaran BPJS Kesehatan Rp20 Triliun Cair Jelang Desember
• 6 jam laluidxchannel.com
thumb
Menang Perdana, Volimania Korea Desak Hyundai Hillstate Depak Megawati Hangestri
• 17 jam lalutvonenews.com
thumb
Menilik Kesiapan Payung Hukum Obligasi Daerah Lewat Sarasehan MPR
• 11 jam laludetik.com
thumb
Polisi Gerebek Pasar Obor Jaktim, Temukan 159 Paket Narkoba hingga Samurai
• 21 jam laludetik.com
thumb
Botok Pati Sambangi DPR Usai RUU Perampasan Aset Disahkan
• 6 jam lalurctiplus.com
Berhasil disimpan.