DEN HAAG - Mahkamah tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memutuskan bahwa Myanmar melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Muslim Rohingya.
Putusan itu disampaikan Mahkamah Internasional (ICJ) di Den Haag, Belanda pada Kamis, (19/11/2026) terkait tindakan keras militer yang menyebabkan lebih dari 730.000 orang Rohingya—yang sebagian besar Muslim—melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.
Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyatakan bahwa melalui keputusan dengan perbandingan suara 9 banding 6, mahkamah tersebut menyimpulkan bahwa Myanmar “telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di negara bagian Rakhine utara, yang melanggar kewajiban negara tersebut berdasarkan Konvensi Genosida”.
Ini merupakan kali pertama suatu negara dinyatakan bertanggung jawab atas genosida di mahkamah tersebut. Putusan ini menandai peristiwa keempat kalinya sejak peristiwa Holocaust Nazi di mana sebuah pengadilan internasional memutuskan bahwa kejahatan genosida telah terjadi.
Kasus ini diajukan oleh negara Afrika Barat, Gambia, yang pada 2019 menuduh Myanmar berupaya memusnahkan etnis Rohingya. Gambia meminta ICJ untuk memutuskan bahwa Myanmar telah melanggar Konvensi Genosida 1948, memerintahkan Myanmar untuk menghentikan segala tindakan ilegal yang menargetkan etnis Rohingya, serta memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas genosida tersebut dihukum.
Myanmar mengeklaim bahwa tindakan keras yang mereka lakukan merupakan respons terhadap serangan terhadap pos-pos kepolisian yang dilakukan oleh para pejuang dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).




