Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menargetkan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dilakukan pada 2027.
Untuk mempersiapkannya, Kementerian Pertahanan bersama DPR RI akan membentuk kelompok kerja.
Advertisement
Hal tersebut dibahas Sjafrie saat menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sjafrie mengatakan, kelompok kerja itu akan menyusun rumusan perubahan UU Pertahanan yang ditargetkan rampung pada akhir 2026.
“Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” kata Sjafrie.
Menurutnya, UU Pertahanan yang berlaku saat ini sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan pertahanan negara.
Sjafrie menilai sejumlah ketentuan perlu diperbarui, terlebih UU tentang TNI telah lebih dahulu mengalami revisi.
“Sedangkan Undang-Undang TNI sudah kita lakukan revisi. Beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan di Undang-Undang Pertahanan yang seharusnya dikerjakan sekarang, itu ada ketinggalan kalau kita pakai Undang-Undang Pertahanan yang menggunakan tahun 2002,” ujarnya.
Sjafrie menjelaskan, kedatangannya ke DPR memang untuk mengonsultasikan rencana tersebut. Ia terlebih dahulu menemui Dasco sebagai koordinator bidang politik dan keamanan di DPR, kemudian berdiskusi dengan Utut selaku Ketua Komisi I.
Rencana revisi itu, kata Sjafrie, mendapat sambutan positif dari Dasco. Salah satu materi yang ingin diperbarui adalah pengaturan strategi pertahanan nasional.
Sjafrie menyebut UU yang berlaku belum secara tegas mencantumkan strategi pertahanan defensif yang dijalankan Indonesia.
Strategi tersebut menitikberatkan pada perlindungan wilayah dan kepentingan nasional, bukan untuk melakukan serangan terhadap negara lain.
“Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensiftif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain,” katanya.
Menurut Sjafrie, prinsip tersebut perlu dituangkan secara jelas dalam revisi UU Pertahanan agar menjadi landasan kebijakan pertahanan ke depan.
“Nah, dengan adanya pemikiran ini, maka kita akan formulasikan di dalam rencana revisi tersebut. Itu yang saya bicarakan dengan Pak Sufmi Dasco dan itu yang saya bicarakan dengan Pak Utut,” jelasnya.




