Listyo Sigit Ditumbangkan Prabowo, Mahfud MD: Kasus yang Menyangkut Lingkar Jokowi Saatnya Dibuka

wartaekonomi.co.id
2 jam lalu
Cover Berita
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai sejumlah laporan hukum yang selama ini belum ditindaklanjuti perlu dibuka kembali, termasuk perkara yang dikaitkan dengan lingkaran Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Menurut Mahfud, melemahnya kekuatan yang selama ini dianggap melindungi perkara-perkara tersebut, menyusul tumbangnya Listyo Sigit Prabowo, membuka peluang bagi aparat penegak hukum untuk kembali mengusut laporan yang tertahan.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang di kanal YouTube bersama Rizal Mustary, Selasa (17/11/2026).

Dalam perbincangan tersebut, Rizal menanyakan kemungkinan persoalan hukum yang pernah muncul terkait Jokowi kembali diproses. Ia juga menyinggung posisi Listyo Sigit yang selama ini dianggap sebagai salah satu kekuatan Jokowi.

Mahfud menilai kemungkinan tersebut terbuka karena laporan terkait sudah diterima secara resmi oleh aparat penegak hukum.

“Itu sangat mungkin dimunculkan, karena itu kan sudah dilaporkan secara resmi,” kata Mahfud.

Ia menilai keberadaan Listyo sebelumnya menjadi salah satu faktor yang membuat sejumlah perkara sulit ditindaklanjuti.

“Kalau dulu mungkin agak susah karena masih ada Listyo. Apa pun, ada Listyo, enggak bisa,” katanya.

“Begitu Listyo jatuh, semuanya terbongkar dan tidak ada lagi kekuatan yang bisa melindungi.”

Mahfud berharap aparat kepolisian kembali menjalankan tugas penegakan hukum tanpa pandang bulu.

“Listyo sudah tidak ada sekarang, supaya polisi-polisi yang di bawah kembali berkiblat ke pusat, yang hukum tegakkan kepada siapa pun,” ujar Mahfud.

Baca Juga: Gibran dan Kaesang Pernah Terjerat Kasus Besar, Mahfud MD Minta KPK Lepas Anggapan Dipilih Jokowi

Meski demikian, Mahfud menyadari pembukaan sejumlah perkara secara bersamaan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Karena itu, ia menyerahkan penentuan perkara yang perlu diprioritaskan kepada pemerintah.

“Kalau jadi pemerintah, mestinya tahu urusan prioritasnya mana untuk menyelesaikannya, tapi tetap menuju tegaknya hukum,” ujarnya.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Trans Jatim Gratiskan Perjalanan bagi Penyandang Disabilitas, Ini Cara Daftarnya
• 10 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Perkuat Kolaborasi Sosial Lewat Japan-Indonesia Social Impact Forum 2026
• 1 jam lalujpnn.com
thumb
Kemendagri Raih Liputan6 Good Impact Awards Kategori Transformasi Layanan Publik
• 5 jam laluliputan6.com
thumb
98 Resolution Network Nilai Ada Agenda Tersembunyi Daur Ulang Fitnah ke Dasco
• 8 jam laludetik.com
thumb
DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment ke RUU Perampasan Aset karena Banyak Penolakan
• 12 jam lalusuarasurabaya.net
Berhasil disimpan.