Hakim MK Pertanyakan Pengendalian Rokok jika Rokok Elektrik Dilarang Pemerintah

tvonenews.com
1 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, tvOnenews.com - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti perlunya kejelasan pengaturan rokok konvensional di tengah permohonan pelarangan rokok elektrik. 

Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah akan mengendalikan rokok konvensional jika rokok elektrik nantinya dilarang.

Hal tersebut disampaikan Saldi dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026, dengan agenda mendengarkan keterangan pemerintah di Mahkamah Konstitusi, Selasa (17/11/2026).

Dalam persidangan, Saldi mengingatkan bahwa pengaturan tembakau dalam undang-undang kesehatan sebelumnya tidak terlepas dari kepentingan bisnis. Ia menilai dinamika perubahan ketentuan mengenai tembakau dalam proses legislasi perlu menjadi perhatian.

Ilustrasi vape.
Sumber :
  • pixabay

"Saya masih ingat apa yang terjadi dalam ayat tembakau di undang-undang kesehatan sebelumnya. Jadi hilang timbulnya ayat tembakau itu kan ada soal bisnis juga di dalamnya," ujar Saldi.

Saldi juga menilai pengendalian rokok konvensional perlu mendapat perhatian, mengingat produk tersebut juga memiliki kelompok masyarakat yang menentang keberadaannya.

"Nah karena itu, apa yang harus dilakukan untuk rokok konvensional ini, sehingga, kemudian kalau misalnya rokok non konvensional dilarang, kita juga kan harus melakukan pengetayan terhadap rokok konvensional," ujarnya.

Selain aspek kesehatan, Saldi turut menyinggung dampak lingkungan dari penggunaan rokok elektrik. Menurutnya, tidak adanya puntung rokok menjadi salah satu alasan masyarakat beralih dari rokok konvensional ke rokok elektrik.

"Karena salah satu sisi positif orang pindah dari rokok tradisional ke rokom elektrik itu kan tidak ada sampahnya. Jadi orang tidak buang sembarangan puntung rokok," katanya.

Meski demikian, Saldi menegaskan bahwa persoalan kesehatan merupakan aspek tersendiri yang tetap perlu dipertimbangkan.

Permohonan uji materi ini meminta agar produksi, pemasukan, peredaran, dan penggunaan rokok elektronik dilarang.

Sidang perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026 selanjutnya dijadwalkan pada Rabu (25/11/2026), dengan agenda mendengarkan keterangan Kementerian Perindustrian, BPOM, Polri, dan asosiasi rokok elektronik. (muu)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
APR Acquires 90% Stake in Vivo Energy, Expanding BP-AKR Gas Station Network
• 6 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Polemik Hutan Kota UI dan Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat
• 19 jam lalukumparan.com
thumb
Waka DPRD Apresiasi Pemkot Surabaya Buka PAUD Khusus Anak Disabilitas
• 10 jam laludetik.com
thumb
Dewi Perssik Ingatkan Istri Aldi Taher untuk Selalu Cek Laptop Suami, Kenapa Sih?
• 9 jam lalugrid.id
thumb
Kepala Bakom Respons Tuntutan Eks Menkeu Malaysia soal Kompensasi Kabut Asap
• 3 jam laluliputan6.com
Berhasil disimpan.