Karhutla Capai 355 Ribu Hektare, BRAN Dorong Reforma Agraria Libatkan Masyarakat Adat

viva.co.id
1 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, VIVA - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, menilai reforma agraria memiliki peran penting dalam memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian hutan.

Menurut Dedi, masyarakat adat memiliki pengalaman dan kearifan lokal dalam mengelola lingkungan yang dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan karhutla. Karena itu, keberadaan mereka perlu mendapat pengakuan dan perlindungan, termasuk terkait hak atas tanah ulayat.

Baca Juga :
Karhutla Terus Berulang, Kepala BRAN Dorong Reforma Agraria sebagai Solusi Pencegahan
Kabut Asap Karhutla Mulai Menipis Karena Hujan, Benarkah Ancaman bagi Kesehatan Ikut Hilang?

Hal tersebut disampaikan Dedi dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

"Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla," ujar Dedi.

Karhutla Tidak Cukup Ditangani dengan Pemadaman

Dedi menegaskan, upaya pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman api dan penegakan hukum. Pemerintah juga perlu menyelesaikan persoalan mendasar yang berkaitan dengan penguasaan tanah, konflik agraria, dan ketimpangan pengelolaan lahan.

Menurut dia, kepastian hak atas tanah menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun tata kelola kawasan hutan dan lahan yang lebih berkelanjutan. Penyelesaian konflik agraria serta pemberdayaan masyarakat adat dan warga sekitar hutan juga perlu menjadi bagian dari kebijakan pencegahan.

Dalam konteks tersebut, reforma agraria dipandang sebagai instrumen untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan.

Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan penataan penguasaan tanah, tetapi juga mendorong tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Dedi menilai pendekatan yang menyentuh persoalan agraria dapat memperkuat upaya pencegahan sejak awal, sehingga penanganan karhutla tidak semata-mata berfokus pada dampak kebakaran setelah terjadi.

Luas Karhutla Nasional Capai 355.390 Hektare
Baca Juga :
Bappenas Dukung Penguatan BRAN dalam Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik untuk Kesejahteraan Rakyat
Menko Polkam Dudung: Karhutla di Papua Sudah Menurun
BRAN-Kemenhut Perkuat Satu Data, Bidik Penyelesaian Konflik Agraria di Kawasan Hutan

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
CIFP 2026 Bahas Masa Depan Demokrasi Indonesia dan Tatanan Dunia
• 16 jam lalurepublika.co.id
thumb
Bareskrim Geledah Sejumlah Posko Terkait Dugaan Makar
• 1 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Menhut: Translokasi Badak Jawa Tak Akan Dilakukan tanpa Kajian Ilmiah
• 5 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Jadwal Pekan Ke-10 Super League: Persebaya Vs Java United, Persik Ditantang PSIM
• 18 jam laluberitajatim.com
thumb
Polda Sulsel luncurkan Poliran untuk tekan angka pengangguran
• 6 jam laluantaranews.com
Berhasil disimpan.