Jakarta, VIVA - Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), Jenderal Polisi Prof. Dr. Dedi Prasetyo, menilai reforma agraria memiliki peran penting dalam memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian hutan.
Menurut Dedi, masyarakat adat memiliki pengalaman dan kearifan lokal dalam mengelola lingkungan yang dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan karhutla. Karena itu, keberadaan mereka perlu mendapat pengakuan dan perlindungan, termasuk terkait hak atas tanah ulayat.
Hal tersebut disampaikan Dedi dalam seminar bertema Pencegahan dan Mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), di Gedung Bhakti Dharma Waspada, Jakarta, Kamis, 19 November 2026.
"Masyarakat adat telah hidup berdampingan dengan hutan jauh sebelum negara ini berdiri. Mereka memiliki kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam. Karena itu, keberadaan mereka harus kita akui, lindungi, dan berdayakan sebagai bagian dari strategi pencegahan karhutla," ujar Dedi.
Karhutla Tidak Cukup Ditangani dengan PemadamanDedi menegaskan, upaya pencegahan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman api dan penegakan hukum. Pemerintah juga perlu menyelesaikan persoalan mendasar yang berkaitan dengan penguasaan tanah, konflik agraria, dan ketimpangan pengelolaan lahan.
Menurut dia, kepastian hak atas tanah menjadi salah satu fondasi penting untuk membangun tata kelola kawasan hutan dan lahan yang lebih berkelanjutan. Penyelesaian konflik agraria serta pemberdayaan masyarakat adat dan warga sekitar hutan juga perlu menjadi bagian dari kebijakan pencegahan.
Dalam konteks tersebut, reforma agraria dipandang sebagai instrumen untuk membangun tata kelola agraria yang berkeadilan, produktif, dan berkelanjutan.
Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan penataan penguasaan tanah, tetapi juga mendorong tanggung jawab masyarakat dan pemegang izin dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Dedi menilai pendekatan yang menyentuh persoalan agraria dapat memperkuat upaya pencegahan sejak awal, sehingga penanganan karhutla tidak semata-mata berfokus pada dampak kebakaran setelah terjadi.
Luas Karhutla Nasional Capai 355.390 Hektare




