Jakarta, CNBC Indonesia - China mengingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak memberlakukan aturan pembatasan ekspor baru. Jika hal ini tetap dilakukan, Beijing memastikan akan segera mengambil tindakan balasan.
Peringatan keras tersebut disampaikan langsung oleh Kementerian Perdagangan China. Mereka menentang aturan baru yang dirancang untuk makin membatasi akses China terhadap chip kecerdasan buatan (AI) dari perusahaan-perusahaan AS seperti Nvidia, sebagaimana dikutip dari Reuters, Kamis (19/11/2026).
Sebelumnya, pemerintahan Presiden Donald Trump memastikan akan memperluas pembatasan akses China terhadap chip AI canggih. Aturan tersebut nantinya juga berlaku untuk pengiriman chip canggih ke sejumlah negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.
- Viral Aplikasi Peta Digital Lacak Kutu Busuk, Pengusaha Hotel Teriak
- Menteri Diduga Terlibat Skandal Perselingkuhan, Negara Terancam Bahaya
- Pedagang Mie Aceh Dibayar Rp10.000/Jam Buat Melatih AI
Selama ini, perusahaan-perusahaan China diduga memanfaatkan kawasan Asia Tenggara sebagai jalur alternatif untuk mengakses daya komputasi guna melatih model AI mereka.
Selain itu, aturan baru tersebut juga akan memberlakukan persyaratan ketat bagi pusat data (data center) di luar negeri yang memasok daya komputasi dalam volume signifikan kepada perusahaan asal China. Mereka diwajibkan mengantongi lisensi ekspor dalam waktu 90 hari untuk dapat melanjutkan layanan.
Jika lisensi tersebut tidak didapatkan, para penyedia layanan pusat data itu akan menghadapi pembatasan ekspor di masa mendatang.
Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, juga mengecam langkah AS sebagai bentuk pemaksaan ekonomi yang menyimpang dari konsensus yang telah disepakati kedua negara.
Di sisi lain, Ketua Partai Republik di Komite Khusus DPR AS terkait China, John Moolenaar, menyebut aturan baru ini sebagai sinyal tegas dari Washington untuk menutup celah yang selama ini dimanfaatkan Beijing.
"Amerika serius menutup celah kontrol ekspor berbahaya yang telah dieksploitasi China selama bertahun-tahun," tegasnya.
Senada, mantan pejabat Departemen Perdagangan AS, Kate Koren, menilai bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak yang jauh lebih luas terhadap China dibandingkan sekadar memasukkan satu entitas perusahaan ke dalam daftar hitam kementerian.
(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]




