Kupang, VIVA - Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkatkan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap mahasiswi berinisial RWM (21) ke tahap penyidikan.
Keputusan tersebut diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara khusus. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT, Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra, mengatakan peningkatan status perkara dilakukan pada Kamis (19/11/26).
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi di Rumah Jabatan Bupati Kupang pada (12/11/26).
"Pada hari ini tanggal (19/11/26), tim join investasi Polda NTT meningkatkan penanganan dugaan kekerasan seksual dengan korban RWM dan terlapor seorang pejabat publik atas nama YL," ujarnya, dikutip Jumat (20/11/26).
Menurut Henry, keputusan menaikkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan diambil setelah tim penyidik menggelar perkara khusus di Mapolda NTT pada Kamis sore.
Dalam proses penyelidikan, polisi telah memeriksa 13 orang saksi serta lima saksi tambahan. Penyidik juga telah mengantongi sejumlah hasil pemeriksaan untuk mendukung pengusutan kasus tersebut.
Bukti yang telah dikumpulkan antara lain hasil visum atau visum et repertum, pemeriksaan psikologis, keterangan ahli psikologi, ahli medis, hingga ahli pidana.
Tak hanya itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk perangkat gawai serta pakaian dalam milik korban berupa BH dan celana dalam.
Penyidik turut mendalami bagaimana korban bisa bertemu dengan Bupati Kupang di rumah jabatan. Dalam dua hari terakhir, Rabu (18/11/26) hingga Kamis (19/11/26), polisi memeriksa dua orang saksi yang diduga mengantar RWM untuk menemui Yosef Lede dengan tujuan mencari pekerjaan.
Selain itu, penyidik juga memeriksa dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Kupang yang bertugas berjaga di Rumah Jabatan Bupati.
Dalam perkara ini, Polda NTT menerapkan Pasal 6 huruf c Juncto Pasal 15 Ayt 1 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 473 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Peningkatan status ke tahap penyidikan menandai berlanjutnya proses hukum atas laporan dugaan kekerasan seksual tersebut. Polisi masih melakukan pendalaman terhadap keterangan saksi, hasil pemeriksaan, serta barang bukti yang telah dikumpulkan.





