jpnn.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mendukung penyelesaian sengketa tanah untuk pembangunan stasiun MRT serta pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatra menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Jakarta, Kamis, Plt. Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo????? ?mengatakan KSP terlibat dalam percepatan penyelesaian Jalan Tol Trans Sumatra yang menghubungkan Aceh hingga Lampung.
BACA JUGA: Saran dari Prof Amien Rais untuk Gibran bin Jokowi
"Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027, KSP mendorong tiga ruas agar fungsional yaitu Ruas Binjai-Langsa, Rengat-Pekanbaru, dan Palembang-Betung," ujarnya.
Jalan Tol Trans Sumatra, yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN), rencananya memiliki panjang total 2.981 kilometer, dengan 1.116 kilometer di antaranya telah beroperasi.
BACA JUGA: Fahd A Rafiq Tersangka Suap ATR/BPN Mengaku Serahkan Rp70 M untuk Muktamar NU
Dia memastikan pemerintah terus berupaya menyelesaikan hambatan dalam pembangunan Tol Trans Sumatra termasuk lahan di pintu keluar Pangkalan Brandan yang belum tuntas sejak 2024 dan mempercepat eksekusi bangunan di wilayah keluar tol Betung.
Dia mengaku terus mendorong pendekatan humanis dengan masyarakat terdampak pembangunan tol agar dapat menunjang kelancaran transportasi menjelang periode libur akhir tahun.
BACA JUGA: Bripka ZLF dan Seorang Wanita Diduga Pesta Narkoba, Irjen Awal Chairuddin Angkat Bicara
Koordinasi juga terus dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN serta penyedia jasa dilakukan untuk memastikan tol yang sudah beroperasi dan memenuhi kaidah jalan tol.
Dia menyampaikan KSP berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait penyelesaian isu di sektor transportasi mulai dari proses pembangunan MRT sampai jalan tol lintas provinsi.
"Pengadaan lahan seluas 2.186 meter persegi di kawasan Duta Merlin untuk pembangunan stasiun Harmoni MRT Jakarta Fase 2 sempat terhambat sengketa status tanah sejak 2019. Sehingga beresiko menunda jadwal operasional dan memicu pembengkakan biaya proyek. KSP bersama MRT, Kementerian ATR/BPN, Kejaksaan, Kemenko IPK melakukan debottlenecking," jelasnya.
Untuk mengatasi itu, Ariyo menyampaikan telah dilakukan sinkronisasi lintas instansi untuk memecah kebuntuan yang sudah berjalan selama tujuh tahun. Memastikan bahwa negara dapat melanjutkan konstruksi tanpa beban ganti rugi tanah.
"Langkah ini menghasilkan groundbreaking pada Januari 2026, terhindarnya potensi klaim keterlambatan sebesar Rp56 miliar per bulan serta progres konstruksi Stasiun Harmoni sebesar 63,44 persen pada per April 2026 yang telah melampaui target," papar Ariyo.(Ant/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam




