jpnn.com - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai penetapan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026), menjadi momentum penting dalam perjalanan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Lahirnya UU itu setelah 18 tahun menjadi wacana dan melewati perjalanan politik yang panjang, juga menandai babak baru dalam upaya negara memulihkan aset hasil kejahatan.
BACA JUGA: Saran dari Prof Amien Rais untuk Gibran bin Jokowi
"Kita patut mengapresiasi DPR RI dan pemerintah yang akhirnya menyelesaikan pembahasan regulasi yang sudah lama dinantikan masyarakat," kata Pangi dala keterangan di Jakarta, Kamis.
Dia mengapresiasi lantaran UU Perampasan Aset hadir di tengah tingginya kekecewaan publik terhadap praktik rasywah. Menurutnya, undang-undang ini menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan negara tidak terus-menerus dirugikan oleh kejahatan kerah putih.
BACA JUGA: Fahd A Rafiq Tersangka Suap ATR/BPN Mengaku Serahkan Rp70 M untuk Muktamar NU
Pangi memandang Aada fenomena politik yang menarik dalam proses pengesahan ini. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan kesiapannya mundur dari jabatan pimpinan DPR, bahkan sebagai anggota DPR, apabila RUU Perampasan Aset tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
"Komitmen tersebut akhirnya terjawab lebih cepat melalui pengesahan di rapat paripurna pada 19 November 2026," tuturnya.
BACA JUGA: Amien Sarankan Gibran Kejar Paket C, ProJo: Terlalu Menyederhanakan Persoalan
Hal ini menunjukkan bahwa tekanan dan aspirasi publik tidak boleh dianggap angin lalu. Ketika masyarakat terus bersuara dan menuntut keseriusan pemberantasan korupsi, lembaga negara harus mampu meresponsnya dengan keputusan politik yang konkret.
Menurut Pangi, selama ini ada kesan bahwa sebagian koruptor tidak cukup jera hanya dengan ancaman masuk penjara. Mereka masih bisa menikmati hasil kejahatannya melalui aset yang disembunyikan, dialihkan, atau diatasnamakan kepada pihak lain.
Oleh karena itu, semangat utama perampasan aset harus memastikan bahwa koruptor tidak lagi bisa menikmati kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan. Jangan sampai seseorang sudah menjalani hukuman, tetapi hasil korupsinya masih bisa dinikmati keluarga, jaringan, atau pihak lain.
Pesannya menurut Pangi sederhana, bahwa korupsi tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menjadi kaya. Negara harus hadir untuk mengambil kembali kekayaan yang diperoleh dari kejahatan dan mengembalikannya bagi kepentingan rakyat.
"Inilah mengapa UU Perampasan Aset menjadi instrumen yang sangat penting. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada menangkap dan memenjarakan pelaku, tetapi juga harus menyasar hasil kejahatannya," tutur Pangi.
Namun, dia menyebut keberhasilan pengesahan ini baru merupakan langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada implementasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memastikan aturan pelaksanaannya berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. "Jangan sampai UU ini hanya menjadi macan kertas," ucapnya.
Di sisi lain, mekanisme perampasan aset juga harus menjamin kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, serta proses peradilan yang adil.
"Jangan sampai instrumen pemberantasan korupsi justru disalahgunakan untuk merampas aset pihak yang tidak bersalah," kata Pangi.
Dia menyebutkan jauh sebelum pengesahan dilakukan, hasil survei nasional Voxpol Center Research and Consulting telah memperlihatkan besarnya dukungan masyarakat terhadap pembentukan UU Perampasan Aset.
Survei Voxpol Center pada Oktober 2026 mencatat sebanyak 88,9 persen masyarakat menyatakan setuju terhadap pengesahan UU Perampasan Aset. Sementara itu, hanya 8,8 persen menyatakan tidak setuju dan 2,3 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Angka ini memperlihatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan semata-mata agenda pemerintah atau DPR, melainkan tuntutan kuat masyarakat. "Publik menginginkan negara memiliki instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengejar, menyita, dan memulihkan aset hasil tindak pidana," kata dia.
Menurut Pangi, pengesahan UU Perampasan Aset di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting yang patut dicatat dalam agenda pemberantasan korupsi nasional.
Namun, publik tidak cukup hanya disuguhi kabar pengesahan undang-undang. "Masyarakat menunggu bukti nyata: apakah aset hasil korupsi benar-benar bisa dikejar, disita, dan dikembalikan kepada negara?" tambahnya.
Pangi mengingatkan jangan sampai undang-undangnya sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya justru tersendat. Jangan sampai negara terlihat tegas di atas kertas, tetapi tidak berdaya ketika berhadapan dengan koruptor kelas kakap.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan banyaknya undang-undang yang disahkan atau banyaknya pejabat yang dipenjara, melainkan seberapa besar uang dan aset negara berhasil diselamatkan.
"Koruptor harus kehilangan hasil kejahatannya. Sebab, korupsi bukan hanya mencuri uang negara, tetapi juga merampas masa depan rakyat," ujar Pangi.(Fat/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam




