REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah mengintensifkan pengembangan lima klaster industri halal nasional sebagai langkah strategis untuk menguasai pangsa pasar global yang terus berkembang. Langkah ini diambil guna memperkuat struktur industri nasional dan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di kancah internasional.
Kelima klaster yang menjadi fokus utama tersebut meliputi industri makanan dan minuman; tekstil dan pakaian jadi; kulit dan alas kaki; kimia, farmasi, dan obat tradisional; serta barang rumah tangga dan peralatan.
Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan bahwa pengembangan industri halal harus berorientasi pada penguatan struktur industri, peningkatan kualitas produk, serta penciptaan nilai tambah melalui inovasi dan teknologi. Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mentransformasi sektor ini menjadi industri bernilai tinggi dan berkelanjutan.
Peta jalan pengembangan kelima klaster ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2025 tentang Peta Panduan Pengembangan Industri Halal untuk periode 2025–2029.
Potensi Pasar Domestik dan Global
Potensi ekonomi dari sektor ini sangat besar, baik dari sisi permintaan domestik maupun perdagangan internasional. Konsumsi rumah tangga Muslim di dalam negeri pada paruh pertama 2026 diperkirakan mencapai Rp5.974,9 triliun atau setara 328,29 miliar dolar AS.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Sementara itu, nilai ekspor industri halal Indonesia tercatat sebesar 35,72 miliar dolar AS, berbanding dengan nilai impor yang mencapai 17,47 miliar dolar AS. Secara global, belanja konsumen Muslim di enam sektor ekonomi Islam mencapai 2,6 triliun dolar AS dan diproyeksikan melonjak menjadi 3,56 triliun dolar AS pada tahun 2029, menurut laporan State of the Global Islamic Economy Report 2025/2026.
Indonesia saat ini menempati peringkat keempat secara keseluruhan dalam Global Islamic Economy Indicator, dengan posisi pertama di kategori modest fashion, ketiga di makanan halal, dan keempat di farmasi dan kosmetik halal.
Pendekatan Terintegrasi dan Inovasi Berkelanjutan
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari, menyatakan bahwa penguatan ekosistem industri halal memerlukan pendekatan terpadu. Pendekatan ini mencakup pasokan bahan baku, pengembangan sumber daya manusia, penerapan standardisasi, perluasan akses pasar, dan peningkatan daya saing produk dalam negeri.
Emmy juga mempromosikan pendekatan "Halal and Beyond" yang menggabungkan kualitas dan nilai tambah dengan keberlanjutan serta pertumbuhan inklusif. "Halal bukan hanya tentang apa yang dikonsumsi, tetapi juga tentang bagaimana sebuah produk diciptakan—melalui proses yang berkualitas tinggi, inovatif, dan berkelanjutan," ujarnya.
Sebagai contoh inovasi anak muda, Emmy menunjuk CV Smart Batik Indonesia yang didirikan oleh Miftahudin Nur Ihsan pada 2015 saat masih menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Yogyakarta. Perusahaan ini mengembangkan proses pembuatan batik menggunakan lilin berbasis minyak sawit yang halal dan ramah lingkungan, sehingga meraih penghargaan Indonesia Halal Industry Award (IHYA) 2025 untuk kategori "Industri Tekstil dan Pakaian Jadi Halal Terbaik".
Sementara itu, Kepala Pusat Industri Halal Kemenperin, Dewi Setiawati, menekankan bahwa pelaku usaha perlu mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk. Pemerintah telah menyesuaikan batas waktu kewajiban sertifikasi halal melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026, termasuk memperpanjang masa transisi hingga 17 Oktober 2028 untuk kategori produk dan badan usaha tertentu.
"Kami berharap semakin banyak generasi muda yang terlibat dalam pengembangan industri halal—baik melalui riset, penciptaan teknologi, pengembangan produk, maupun kewirausahaan. Kolaborasi ini menjadi aset vital untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat inovasi dan produksi industri halal yang diakui secara global," kata Dewi.