Amien Sarankan Gibran Kejar Paket C, ProJo: Terlalu Menyederhanakan Persoalan

jpnn.com
23 jam lalu
Cover Berita

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal ProJo Freddy Alex Damanik menilai Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais berupaya menyederhanakan persoalan ketika menyarankan Wapres ke-14 RI Gibran Rakabuming Raka mengikuti program paket C.

"Terlalu menyederhanakan persoalan dan tidak memahami perbedaan sistem pendidikan antarnegara," kata Freddy melalui layanan pesan, Kamis (19/11).

BACA JUGA: Erick Thohir Girang! Emil Audero Raih Penghargaan Bersama Mbappe dan Yamal di La Liga

Diketahui, Amien menyarankan Gibran mengambil paket C untuk SMA atau sederajat jika putra Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) ingin maju Pilpres 2029.

Amien bahkan menyarankan Gibran membuang rada malu mengambil paket C yang mengakui eks Wali Kota Solo itu tidak pernah punya ijazah SMA atau sederajat, seperti pertimbangan MK dan putusan MA.

BACA JUGA: Saran dari Prof Amien Rais untuk Gibran bin Jokowi

Freddy menyebutkan Gibran tidak pernah malu dengan riwayat pendidikan yang sudah ditempuh, karena sudah sesuai dengan memiliki dokumen serta ijazah.

Dia bahkan menyebut proses pelajaran yang ditempuh Gibran menjadi bagian dari sistem berlaku di negara tempat ayah Jan Ethes utu menempuh pendidikan.

BACA JUGA: Efriza Kritik Peran Gibran Selama Dua Tahun Jadi Wapres, Dinilai Belum Optimal

"Ya, yang perlu dipahami itu sistem pendidikan di luar negeri tidak selalu sama dengan sistem pendidikan di Indonesia. Ada perbedaan kurikulum, jenjang, nomenklatur, mekanisme sertifikasi, dan standar penyetaraan," kata Freddy.

Dia mengatakan persoalan pendidikan internasional seharusnya dilihat secara objektif dan proporsional, bukan disederhanakan dengan menyuruh seseorang mengikuti paket C.

Freddy menuturkan paket C adalah program pendidikan kesetaraan yang sangat baik dan patut dihormati.

Namun, dia mengingatkan program yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan akses kesetaraan pendidikan, jangan dijadikan instrumen membangun stigma politik terhadap seseorang.

Freddy mengatakan ketika ada persoalan dalam mekanisme pengakuan dan penyetaraan ijazah luar negeri, maka yang harus dievaluasi itu sistem administrasi, regulasi, dan mekanisme penyamaan di dalam negeri.

"Jangan setiap perbedaan sistem pendidikan internasional kemudian dibebankan menjadi persoalan pribadi seseorang," lanjutnya.

Freddy dalam kesempatan yang sama menanggapi pernyataan Amien menyikapi persoalan hukum terkait ijazah Gibran.

"Kami mengingatkan Prof Amien agar tidak mencampuradukkan putusan pengadilan dengan tafsir politik pribadi," katanya.

Dia mengatakan putusan MA mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan harus dibaca sesuai objek sengketa, pertimbangan hukum, dan amar putusannya.

Freddy merasa tidak tepat jika kemudian ditarik menjadi kesimpulan bahwa seluruh proses pencalonan Gibran otomatis tidak sah.

"Kalau ada pihak yang menganggap terdapat persoalan hukum, silakan diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia. Negara ini memiliki lembaga peradilan, bukan hanya panggung opini dan konferensi pers," lanjut dia.

Freddy juga menanggapi klaim Amien soal delapan partai di DPR bakal sulit mencalonkan Gibran pada 2029.

"Kami ingin bertanya, atas dasar apa Prof. Amien sudah mengetahui keputusan politik seluruh partai tersebut," ujarnya.

Dia mengingatkan tahapan Pilpres 2029 belum dimulai. Koalisi belum terbentuk dan keputusan partai belum ditetapkan, tetapi ramalan politik sudah disampaikan seolah-olah sikap delapan partai di tangan Amien.

"Ini bukan analisis politik, Prof. Ini seperti meramal hasil pertandingan sebelum pertandingan dimulai," katanya.

Freddy mengingatkan demokrasi memberikan hak kepada setiap warga negara untuk memiliki aspirasi dan kesempatan politik sesuai ketentuan konstitusi.

Menurutnya, tidak ada seorang tokoh pun yang memiliki hak eksklusif untuk menentukan siapa yang boleh atau tidak menjadi pemimpin Indonesia.

Terakhir, Freddy mengingatkan bahwa Indonesia memiliki persoalan yang jauh lebih besar daripada sekadar memperdebatkan riwayat pendidikan seseorang.

Misalnya, cara meningkatkan kualitas pendidikan nasional, strategi mengakui kompetensi lulusan internasional, hingga metode membuat sistem pengajaran Indonesia semakin kompetitif dan diakui dunia.

"Itulah seharusnya yang menjadi bahan pemikiran seorang tokoh bangsa. Jangan sampai Prof Amien Rais terlalu sibuk mengurus paket C Gibran, tetapi lupa menyusun paket gagasan untuk masa depan Indonesia," ujar Freddy.

Dia menuturkan Gibran tidak membutuhkan legitimasi politik dari Amien untuk menentukan masa depan.

Dia mengatakan masa depan politik seseorang ditentukan oleh konstitusi, proses demokrasi, dan kepercayaan rakyat, bukan oleh ramalan maupun keinginan lawan politiknya.

"ProJo akan terus mengawal demokrasi, menjaga keberlanjutan pembangunan, dan memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang adil," ungkapnya. (ast/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:

BACA ARTIKEL LAINNYA... Survei Logitera: Publik Dorong Penjaringan Terbuka Cawapres 2029, Nama Dedi Mulyadi dan Gibran Menguat


Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Seluruh Penumpang KA Siantar Ekspres Selamat usai Tertemper Minibus
• 50 menit lalumetrotvnews.com
thumb
Perkuat Portofolio Energi Bersih di COP31, Pembiayaan Hijau PLN US$ 2,94 Miliar
• 2 jam lalukatadata.co.id
thumb
OpenAI tunjuk perakit ponsel pintarnya, mungkin debut akhir 2027
• 20 jam laluantaranews.com
thumb
Pameran Otomotif GJAW 2026 Resmi Digelar, Segini Harga Tiketnya
• 14 jam laluidxchannel.com
thumb
Usai Digeruduk, Polisi Sebut Ruko Tenun Tonic Hentikan Kegiatan Operasionalnya
• 17 jam lalutvonenews.com
Berhasil disimpan.