Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni berjanji tidak akan menerbitkan izin penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Dia bahkan menyarankan agar wilayah usaha pertambangan (WUP) di sekitar kawasan konservasi tersebut dihapus.
Raja Juli menegaskan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon harus tetap terlindungi dari aktivitas pertambangan. Sikap itu disampaikannya menanggapi informasi mengenai penetapan WUP di sekitar kawasan tersebut.
Advertisement
“Saya juga mendapatkan informasi bahwa di situ ada WUP ya. Silakan nanti ditanyakan kepada pihak ESDM, tapi saran saya sih lebih baik tidak ada tambang sama sekali di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon,” kata Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, sekalipun terdapat WUP di sekitar Ujung Kulon, kegiatan pertambangan yang memerlukan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) tetap harus melalui kewenangan Kementerian Kehutanan.
Dia memastikan tidak akan memberikan persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan di dalam Taman Nasional Ujung Kulon.
“Kalau toh tetap ada, nanti izin ya PPKH-nya tetap di saya dan saya, saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” tegasnya.
Raja Juli juga menyoroti informasi mengenai keberadaan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon. Menurutnya, kondisi ideal adalah tidak adanya penetapan wilayah pertambangan di sekitar kawasan konservasi tersebut.
“Idealnya lagi memang tidak ada sama sekali itu WUP atau apa pun di perairan ya, katanya di perairan Ujung Kulon,” ujarnya.
Dia kembali menegaskan bahwa izin yang diberikan di kawasan taman nasional harus berkaitan dengan kepentingan konservasi, bukan pertambangan.
“Tapi sekali lagi Taman Nasional kita tidak akan pernah ada tambang dan saya yang akan insyaallah berjanji untuk tidak menerbitkan izin apa pun selain izin konservasi di Taman Nasional Ujung Kulon,” katanya.




