JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015-2019 Saut Situmorang menilai laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) bisa menjadi dasar bagi lembaga antirasuah untuk mengusut endorsement atau pengadaan jasa influenser oleh pemerintah di perusahaan Raffi Ahmad sebesar Rp14,7 miliar.
Ia meminta KPK tidak menunggu-nunggu lagi laporan dari masyarakat dan menyarankan memulai pengusutan dari laporan ICW tersebut.
"KPK itu sudah harusnya menerima laporan, laporan ICW itu kan laporan masyarakat, jadi jangan nunggu-nunggu lagi untuk kemudian memprosesnya," ucap Saut dalam dialog Sapa Indonesia Malam KompasTV, Kamis (19/11/2026).
Dia menilai ICW merupakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang profesional dan tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan Raffi Ahmad, misalnya karena rasa tidak suka atau semacamnya.
Baca Juga: KPK Tunggu Laporan soal Endorsement Raffi Ahmad, Pukat UGM: Harus Proaktif
Dugaan Konflik KepentinganSaut menduga pengadaan jasa influenser oleh pemerintah sebesar Rp14,7 miliar di perusahaan Raffi Ahmad melanggar peraturan presiden (perpres) sampai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama terkait konflik kepentingan.
Menurutnya, Raffi sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, semestinya tidak boleh berdalih tidak tahu soal potensi konflik kepentingan (conflict of interest) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
"Ketika Anda dilantik, ketika Anda penyelenggara negara, Anda artinya menerima sesuatu dari negara, Anda nggak boleh conflict of interest, apalagi menunjuk Anda punya perusahaan untuk melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengeluaran negara," jelas Saut.
Polemik Endorsement Raffi AhmadPolemik dimulai kala Indonesia Coruption Watch atau ICW menyoroti alokasi dana Rp14,69 miliar (dibulatkan menjadi Rp14,7 miliar) dari dua kementerian di perusahaan milik Raffi Ahmad sepanjang 2024-2026.
Baca Juga: Eks Komisioner KPK soal Endorsement Rp14,7 M ke Raffi Ahmad: Peristiwa Pidana Sudah Terjadi
ICW mendapat informasi tersebut dari portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dalam informasi tersebut, tertulis Kemendikbudristek mengontrak lima paket pengadaan pada 2024 dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada 2025-2026 pada perusahaan Raffi Ahmad, dengan total Rp14,7 miliar.
Setelah muncul polemik, Raffi Ahmad mengunggah video permintaan maaf dan klarifikasi atas jasa endorsement dua kementerian di perusahaan miliknya, PT Rans Animasi Indonesia.
"Dalam video ini tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ujar Raffi dalam video yang diunggah akun @ukp_mudaseni_raffiahmad pada Senin (16/11/2026) siang.
Raffi juga menyampaikan, ia bersama Nazril Irham atau Ariel Noah, Deddy Mahendra Desta, dan Gading Marten yang tergabung dalam kelompok The Dudas Minus One, akan mengalokasikan dana Rp15 miliar pada warga terdampak bencana.
Pada Selasa (17/11/2026), Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan pihaknya membuka peluang bagi masyarakat untuk mengadukan pengadaan jasa influenser oleh pemerintah sebesar Rp14,7 miliar di perusahaan Raffi Ahmad.
Baca Juga: KPK Respons soal Raffi Ahmad Ngaku Pernah Konsultasi terkait Pekerjaannya pada 2024
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Tri Angga Kriswaningsih Editor : Edy-A.-Putra
Sumber : Kompas TV
- raffi ahmad
- kasus raffi ahmad
- endorsement raffi ahmad
- polemik raffi ahmad
- kpk
- icw





