jpnn.com, JAKARTA - RUU Perampasan Aset bakal mengatur dua mekanisme pengambilan harta pelaku kejahatan, yakni melalui tindak pidana atau conviction based dan tanpa putusan atau nonconviction based.
Hal demikian seperti disampaikan Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11).
BACA JUGA: UU Perampasan Aset Disahkan, Aktivis 98 Yogyakarta Apresiasi Peran Dasco
"Undang-undang ini mengatur mengenai dua hal. Pertama, tindak pidana. Yang kedua non-tindak pidana, non-conviction based," kata Soedeson, Kamis.
Diketahui, DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi aturan negara dalam rapat paripurna Kamis ini.
BACA JUGA: Ini Poin-Poin Krusial UU Perampasan Aset, Catat ya
Soedeson menuturkan melalui mekanisme perampasan aset terkait tindak pidana korupsi, negara bisa mengambil harta pelaku, termasuk bukan berasal dari hasil tindak pidana.
Terutama, jika hasil korupsi yang dirampas belum mencukupi untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
BACA JUGA: Puan: Pengesahan RUU Perampasan Aset Tak Buru-Buru, Meski Lebih Cepat dari Target
Selain itu, lanjut Soedeson, perampasan aset bisa dilakukan terhadap perkara yang pelakunya tidak dapat diadili karena meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen.
"Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara," kata dia.
Soedeson menuturkan undang-undang yang baru disahkan Kamis ini juga mengatur perampasan aset dari sejumlah tindak pidana seperti narkotika, penyelundupan orang dan senjata, hingga terorisme.
Selain itu, ujar dia, muncul ketentuan pengaturan dalam RUU Perampasan Aset mengenai penipuan, penggelapan, dan perbuatan curang yang mengakibatkan kerugian masyarakat luas.
Menurut dia, ketentuan tersebut diperlukan agar aset hasil kejahatan dapat dikembalikan ke para korban.
Dia mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi pelaku melarikan diri atau melakukan penggelapan, sehingga menyebabkan kerugian nasabah.
Contoh lainnya adalah biro perjalanan atau travel bodong yang menghimpun dana masyarakat untuk keperluan ibadah, tetapi tidak memenuhi kewajibannya.
"Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban," kata Soedeson.
Legislator fraksi Golkar itu menilai ketentuan dalam KUHP selama ini memang belum cukup menjangkau pemulihan kerugian masyarakat akibat kejahatan penggelapan atau penipuan.
Sebab, kata Soedeson, pelaku penggelapan memang bisa dipidana penjara, tetapi aset hasil kejahatan yang masih dikuasai belum tentu dapat dikembalikan ke korban.
Soedeson mengatakan RUU Perampasan Aset setelah disahkan bisa menjawab peesoalan itu agar korban tak dirugikan.
Dia menyebut RUU Perampasan Aset setelah disahkan juga mengatur pembentukan badan independen yang bertugas mengelola barang sitaan dan rampasan.
Badan tersebut nantinya dipimpin seorang kepala, sementara struktur organisasi akan diatur lebih lanjut oleh Presiden.
Menurut Soedeson, badan independen dibentuk untuk menjawab kritik masyarakat mengenai pengelolaan aset sitaan dan rampasan yang selama ini dinilai belum transparan.
"Jadi badan ini bertugas untuk pertama menyimpan, mengelola, menjual semuanya untuk memulihkan kerugian keuangan negara," ujarnya.
Soedeson di sisi lain memastikan kewenangan negara merampas aset tetap dibatasi melalui mekanisme pengadilan.
"Jadi tidak ada satu pun yang dapat dirampas demikian saja tanpa proses pengadilan. Dirampas harus izin pengadilan, disita harus izin pengadilan," kata Soedeson.
Dia mengatakan terdapat pula prosedur gugatan dan perlawanan hingga adanya putusan akhir sebelum aset dijual atau dicairkan demi kepentingan negara maupun korban.
Namun, terdapat pengecualian untuk aset yang mudah rusak atau cepat kehilangan nilai ekonominya.
Aset seperti ikan, minyak, dan barang industri yang mudah rusak dapat dijual lebih dahulu untuk mencegah kerugian akibat kerusakan.
Namun, ujar Soedeson, hasil penjualan barang tadi tidak langsung disetorkan ke kas negara, melainkan disimpan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Soedeson menjelaskan mekanisme non-conviction based bukan berarti perampasan aset dilakukan tanpa proses pengadilan.
Mekanisme tersebut menggunakan hukum acara perdata dengan jaksa pengacara negara mengajukan permohonan penyitaan aset.
Setelah penyitaan dilakukan, kata dia, pemilik aset atau pihak yang terdampak tetap memiliki kesempatan mengajukan perlawanan dan membuktikan kepemilikan aset tersebut.
Jika terbukti bahwa aset merupakan hasil tindak pidana korupsi, kata Soedeson, harta dapat dirampas untuk memulihkan kerugian keuangan negara.
"Jadi yang dimaksud tanpa proses pidana itu bukan berarti tanpa proses pengadilan, tetapi mekanismenya menggunakan hukum perdata, hukum acara perdata," ujarnya. (ast/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
BACA ARTIKEL LAINNYA... RUU Perampasan Aset Sudah Disahkan menjadi UU
Redaktur : Fathan Sinaga
Reporter : Aristo Setiawan




