JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta seluruh gubernur di Indonesia mematuhi jadwal penetapan upah minimum tahun 2027.
Penetapan upah minimum ini berdasarkan pedoman resmi Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Kemnaker melalui Yassierli mengatakan pemerintah menetapkan batas akhir pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) paling lambat 21 November 2026 dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) maksimal 25 November 2026.
Kemnaker menjelaskan untuk Provinsi atau Kabupaten/Kota yang telah memiliki UMP atau UMK tahun 2026, penghitungan upah minimum di tahun 2027 dilakukan menggunakan formula penyesuaian upah minimum.
"Kami berharap seluruh Gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," ucap Yassierli dilansir dari laan resmi Kemnaker, Kamis (19/11)
Baca Juga: Buruh Bakal Gelar Aksi Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
Jadwal Penetapan Upah Minimum SektoralSelain UMP dan UMK, Kemnaker juga mengatur tenggat waktu penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
Gubernur wajib menetapkan UMSP paling lambat lima hari setelah penetapan UMP, sedangkan UMSK maksimal lima hari setelah UMK diputuskan.
Menaker berharap seluruh kepala daerah berkoordinasi aktif dengan Dewan Pengupahan setempat agar proses berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Seluruh besaran upah minimum tahun 2027 yang telah ditetapkan tersebut akan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027.
Acuan Formula Penyesuaian dan Data KHL dalam PenghitunganDalam proses penetapan jelang tenggat waktu tersebut, penghitungan upah minimum 2027 menggunakan formula berbasis inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan nilai alfa (0,50 hingga 1).
Pemerintah juga mewajibkan penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026 dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai dasar pertimbangan.
Baca Juga: Upah Minimum 2027 Diatur UU Baru, Ini Faktor Penentu Kenaikannya
Yassierli menegaskan kombinasi data makroekonomi, ketenagakerjaan, dan KHL diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
Sementara itu, upah bagi pekerja di usaha mikro dan kecil ditetapkan melalui kesepakatan dengan batas paling rendah 50 persen dari upah minimum berlaku.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Dhimas Risang Sri Arya Naratama Editor : Tito-Dirhantoro
Sumber : Kemnaker
- kemnaker
- upah minimum
- ump
- umk





