Apindo Jateng Minta Kenaikan Upah Minimum 2027 Pertimbangkan Kondisi Perusahaan

republika.co.id
18 jam lalu
Cover Berita

SEMARANG — Ketua Apindo Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Helmi Tas’an Wartono, meminta agar kenaikan upah minimum untuk 2027 tidak dikerek terlalu tinggi. Menurut Helmi, jika upah minimum tahun depan melonjak signifikan, perusahaan, terutama yang bergerak di sektor padat karya, dapat mengalami tekanan biaya operasional dan berujung melakukan efisiensi besar-besaran.

Helmi mengatakan, dalam masa transisi penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, penentuan besaran upah minimum, khususnya dalam menentukan nilai indeks tertentu (alfa) serta penggunaan estimasi kebutuhan hidup layak (KHL), harus benar-benar mempertimbangkan kemampuan riil perusahaan dan kondisi ketenagakerjaan di daerah. Dia menyebut, kenaikan upah minimum yang terlalu tinggi dan melampaui kapasitas produktivitas dunia usaha berpotensi memicu dampak negatif yang serius bagi perekonomian daerah.

“Jawa Tengah selama ini menjadi salah satu tulang punggung industri padat karya nasional, mulai dari tekstil, garmen, alas kaki, industri hasil tembakau hingga furnitur. Jika kenaikan upah minimum 2027 dipaksakan terlalu tinggi tanpa melihat kemampuan sektor padat karya, perusahaan akan menghadapi tekanan biaya operasional yang sangat berat. Konsekuensi terburuk yang kita khawatirkan adalah terjadinya efisiensi besar-besaran,” ucap Helmi dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Helmi menilai, peningkatan upah minimum yang terlalu tinggi pun berpotensi menghambat masuknya arus modal baru maupun relokasi perusahaan ke wilayah Jateng. “Jika struktur biaya tenaga kerja tidak lagi kompetitif dibandingkan daerah atau negara pesaing, investor baru akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Pada akhirnya, masyarakat pencari kerja yang akan paling dirugikan karena menyempitnya kesempatan kerja formal,” ujarnya. 

.rec-desc {padding: 7px !important;}

Dia mengingatkan, Jateng masih menghadapi tantangan berupa tingginya proporsi tenaga kerja informal. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Mei 2026, tenaga kerja informal di Jateng mencapai 58,79 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan sejumlah provinsi lain di Pulau Jawa.

Menurut Helmi, kondisi itu menandakan sebagian besar pekerja tidak memiliki jaminan sosial, sementara penerimaan negara berupa pajak juga menjadi tidak optimal. Selain itu, tingginya pekerja informal berdampak pada kesenjangan produktivitas dan rendahnya keterampilan tenaga kerja, yang menjadi tantangan tersendiri bagi pengusaha.

Dalam konteks tersebut, kata Helmi, sektor padat karya merupakan sektor yang paling cepat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Dia mengungkapkan, saat ini sektor padat karya sedang tumbuh sehingga kondusivitas dan iklim investasinya perlu dijaga agar sektor padat karya dapat terus berperan sebagai motor penciptaan lapangan kerja formal di Jateng.

Loading...
.img-follow{width: 22px !important;margin-right: 5px;margin-top: 1px;margin-left: 7px;margin-bottom:4px}
Ikuti Whatsapp Channel Republika
.img-follow {width: 36px !important;margin-right: 5px;margin-top: -10px;margin-left: -18px;margin-bottom: 4px;float: left;} .wa-channel{background: #03e677;color: #FFF !important;height: 35px;display: block;width: 59%;padding-left: 5px;border-radius: 3px;margin: 0 auto;padding-top: 9px;font-weight: bold;font-size: 1.2em;} @font-face { font-family: "LPMQ"; src: url("https://static.republika.co.id/files/alquran/LPMQ-IsepMisbah.ttf") format("truetype"); font-weight: normal; font-style: normal } .arabic-text { font-family: "LPMQ"; font-weight: normal !important; direction: rtl; text-align: right; font-size: 2.5em !important; line-height: 49px !important; }

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
HIPMI Perjuangkan Akses Modal untuk UMKM Daerah
• 11 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Deretan Pemenang Piala Citra FFI 2026, Ghost in The Cell Mendominasi
• 2 jam lalutvonenews.com
thumb
Pengamat: Serangan Kepada Calon-calon Wapres Jangan Menyasar ke Keluarga
• 9 jam lalujpnn.com
thumb
Mendagri Raih Penghargaan Tokoh Peningkatan Layanan Publik dan Pengendalian Inflasi Daerah
• 17 jam lalukumparan.com
thumb
Apa Bedanya OPM, KKB, dan KEB?
• 8 jam lalukumparan.com
Berhasil disimpan.