Liputan6.com, Jakarta - Negosiasi penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta untuk tahun 2027 belum membuahkan hasil akhir. Jalannya pembahasan masih berlangsung alot menyusul belum adanya kesepahaman angka antara perwakilan serikat buruh, kalangan pengusaha, dan pemerintah daerah.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta sekaligus anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha, Nurjaman mengatakan, perbedaan terlihat dari nilai alfa yang digunakan masing-masing unsur dalam menghitung kenaikan upah minimum.
Advertisement
"Karena tidak ada kesepakatan dari ketiga unsur, kami masing-masing mengajukan rekomendasi kepada Pak Gubernur. Artinya, Dewan Pengupahan DKI mengajukan tiga usulan dari tiga unsur, yaitu pemerintah, pengusaha, serta buruh atau pekerja,” kata Nurjaman kepada Liputan6.com, Jumat (20/11/2026).
Unsur pengusaha mengusulkan UMP DKI 2027 sebesar Rp 6.047.589 dengan nilai alfa 0,5. Lalu, unsur pemerintah mengusulkan UMP sebesar Rp 6.136.941 dengan nilai alfa 0,775. Adapun unsur buruh mengajukan usulan sebesar Rp 6.210.040 dengan nilai alfa 1,0.
Ia menjelaskan, seluruh usulan menggunakan formula penghitungan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Ketiga usulan tersebut telah disampaikan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan UMP 2027.
“Dewan Pengupahan membuat berita acara dan merekomendasikan tiga usulan tersebut melalui Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta kepada Pak Gubernur untuk ditetapkan. Ada hak prerogatif Pak Gubernur,” ujar Nurjaman.
Adapun UMP DKI Jakarta 2026 ialah sebesar Rp 5.729.876. Dengan demikian, ketiga usulan UMP DKI 2027. Penetapan UMP DKI Jakarta 2027 selanjutnya menjadi kewenangan Gubernur DKI Jakarta melalui keputusan gubernur.
“Penetapannya melalui SK (Surat Keputusan) Gubernur. Mungkin hari ini atau nanti sore. Yang terpenting rekomendasinya sudah disampaikan dan masuk ke Gubernur,” katanya.
Diketahui, Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk menetapkan UMP 2027 paling lambat adalah 21 November 2026.
Hal ini ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 pada 16 November 2026.




