BGN Ungkap Anggaran MBG untuk Bahan Baku Rp145 Triliun, Minta Dapur Libatkan Pemasok Lokal

idxchannel.com
2 jam lalu
Cover Berita

Sudaryono besarnya anggaran tersebut turut menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya petani, peternak, pedagang pasar tradisional, dan UMKM.

BGN Ungkap Anggaran MBG untuk Bahan Baku Rp145 Triliun, Minta Dapur Libatkan Pemasok Lokal. (Foto: BGN)

IDXChannel—Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengungkapkan belanja bahan baku untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 mencapai lebih dari Rp145 triliun. 

Dia ingin besarnya anggaran tersebut turut menggerakkan perekonomian masyarakat, khususnya petani, peternak, pedagang pasar tradisional, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca Juga:
Ini Alasan BGN Hapus Biaya Kendaraan dari Komponen Operasional MBG

Sudaryono mengatakan, anggaran MBG tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Program tersebut juga harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat hingga tingkat desa dan kecamatan.

"Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp145 triliun dalam satu tahun. Kita ingin bahwa MBG ini bukan hanya untuk memberikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan menyusui, tapi juga memberikan dampak kepada ekonomi yang ada di desa, di kecamatan, bagi pedagang, pedagang tradisional, peternak, petani, UMKM," ujar Sudaryono saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD APPSI Jambi, Kamis (19/11/2026).

Baca Juga:
BGN Beberkan Modus Penipuan Mitra SPPG, Pelaku Minta Uang Berkedok Verifikasi Dapur

Menurutnya, perputaran anggaran MBG harus mampu mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru. Karena itu, BGN berupaya memastikan rantai pasok kebutuhan dapur MBG melibatkan pelaku usaha dan produsen lokal.

Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah Loka MBG, yakni aplikasi atau mekanisme belanja daring untuk mempertemukan kebutuhan dapur MBG dengan pemasok lokal. 

Baca Juga:
BGN Evaluasi Kapasitas Dapur SPPG, Jumlah Penerima MBG Bisa Dikurangi

Melalui sistem tersebut, BGN ingin memastikan belanja bahan baku tidak hanya terkonsentrasi pada perusahaan besar, tetapi juga memberikan kesempatan kepada petani, peternak, koperasi, dan pedagang di daerah.

"Kita lagi buat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik. Jangan sampai dapur-dapur ini kemudian membeli dari tempat-tempat yang jauh atau dari korporasi-korporasi yang memang sudah besar. Presiden menginginkan bahwa ekonomi ini harus tumbuh, ekonomi harus bergerak, ekonomi harus berputar dan dari perputaran APBN yang besar dari anggaran MBG yang besar ini," jelasnya.

Sudaryono menambahkan, BGN juga mendorong keterlibatan rekanan yang terverifikasi, mulai dari asosiasi peternak, koperasi peternak ayam dan susu, hingga asosiasi petani yang memasok beras dan sayuran.

Ia menekankan, keterlibatan produsen lokal harus dibangun melalui mekanisme yang mampu menjaga keseimbangan harga. Dengan demikian, petani dan peternak memperoleh harga yang layak, sementara konsumen tetap terlindungi dari kenaikan harga yang tidak wajar.

Menurut Sudaryono, negara telah memiliki instrumen pengendalian harga melalui Harga Acuan Pemerintah (HAP) di tingkat produsen dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat konsumen. Kedua instrumen tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengadaan bahan baku MBG.

"Kalau terlalu tinggi, kita turunkan sesuai dengan HET; kalau terlalu murah, kita naikkan sesuai dengan HAP, sehingga produsennya juga semangat untuk berproduksi, baik petani maupun peternaknya; konsumennya juga tidak merasa dirugikan," tegasnya.

Ia mengakui, rantai pasok bahan baku MBG saat ini masih perlu dibenahi agar keterlibatan produsen lokal semakin optimal. Menurutnya, BGN tidak bisa hanya mengandalkan pemeriksaan langsung ke sejumlah dapur, tetapi harus membangun sistem yang mampu memastikan proses pengadaan berjalan lebih baik.

"Saya sebagai Kepala BGN harus do something dong. Kan enggak bisa kita biarkan. Kalaupun kita sidak satu dua enggak akan selesai kita sidak 27.000 dapur. Jadi harus kita siapkan sistem yang prima," pungkasnya.

(Nadya Kurnia)


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Terbongkar Tambang Emas Ilegal di Bogor
• 3 jam laludetik.com
thumb
Implementasi PLTS-Baterai Berpotensi Pangkas Biaya Listrik Diesel Rp 14 Triliun
• 14 jam lalukatadata.co.id
thumb
Diminta jadi Oleh Ruben Onsu, Fitri Salhuteru Akui Sempat Hubungi Sarwendah
• 23 jam lalucumicumi.com
thumb
Buka Rakernas Forsesdasi 2026, Sekjen Kemendagri Dorong Prioritas Anggaran Pelayanan Publik
• 23 jam lalukumparan.com
thumb
Subhan Palal Laporkan Ina Liem ke Polda Metro Terkait Dugaan Keterangan Palsu Suket Gibran
• 16 jam lalurctiplus.com
Berhasil disimpan.