Rp173 Triliun Anggaran MBG Terserap hingga Oktober, Pemerintah Klaim Makin Efisien

eranasional.com
2 jam lalu
Cover Berita

Jakarta, ERANASIONAL.COM – Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami penyesuaian seiring perbaikan tata kelola pelaksanaan program. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, penyesuaian tersebut bukan pemotongan anggaran, melainkan upaya efisiensi agar penggunaan dana negara lebih tepat sasaran.

Suahasil membantah anggapan adanya pemangkasan anggaran MBG. Menurutnya, kebutuhan dana program tersebut kini disesuaikan dengan kondisi pelaksanaan di lapangan setelah pemerintah melakukan sejumlah pembenahan.

“Jadi bukan ada potong-potong anggaran, enggak ada. Tapi dia menyesuaikan saja, karena dengan kata kelola yang baik, dia menjadi lebih efisien,” kata Suahasil dalam Financial Forum di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis telah mencapai Rp173,21 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Dari anggaran yang telah direalisasikan tersebut, program MBG tercatat menjangkau 58,2 juta penerima manfaat dengan dukungan 27.285 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG.

Suahasil menjelaskan, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG sejak awal 2025. Salah satu pembenahan yang dilakukan yakni mengatur distribusi makanan agar mengikuti hari sekolah sehingga penyaluran lebih sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Pemerintah juga memperketat proses verifikasi dan validasi terhadap SPPG untuk memastikan operasional dapur MBG berjalan sesuai ketentuan. Selain itu, petugas Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) diterjunkan guna mendukung pengawasan dan pelaksanaan program di lapangan.

Evaluasi juga menyasar sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Manajemen Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan pengawasan terhadap petugas agar kualitas pelayanan dan tata kelola program tetap terjaga.

Menurut Suahasil, berbagai langkah pembenahan tersebut berdampak terhadap kebutuhan pembiayaan program. Dengan tata kelola yang semakin baik, kebutuhan anggaran MBG dapat disesuaikan sehingga penggunaan APBN menjadi lebih efisien.

Ia menegaskan, evaluasi belanja negara merupakan bagian penting dalam memastikan program prioritas pemerintah berjalan efektif. Tidak hanya MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, revitalisasi sekolah dan madrasah, hingga digitalisasi pembelajaran.

Selain sektor pendidikan, pemerintah melanjutkan program Cek Kesehatan Gratis (CKG), penguatan layanan puskesmas, serta revitalisasi rumah sakit daerah.

Suahasil menambahkan, APBN harus memiliki fleksibilitas dalam mendukung berbagai program prioritas sekaligus menghadapi perubahan kondisi ekonomi. APBN 2026, menurutnya, harus mampu merespons dinamika global, ketegangan geopolitik, bencana alam, hingga fluktuasi harga komoditas.

Dengan demikian, penyesuaian kebutuhan anggaran MBG menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga efektivitas belanja negara di tengah pelaksanaan program prioritas nasional.


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Penyelundupan Benih Lobster Rp 5 M Digagalkan di Soetta, 3 Tersangka Dijerat
• 16 jam laludetik.com
thumb
Siapkan Hilirisasi Siswa Sekolah Rakyat Jalur Maritim, Kemensos Gandeng Polimarin hingga ASDP
• 2 jam laluviva.co.id
thumb
Banjir Kota Bengkulu, BPBD: 2.539 KK Terdampak di 6 Kecamatan
• 16 jam lalukompas.tv
thumb
Beda Ujung Kulon dan Alas Purwo, dari Ekosistem hingga Satwa
• 23 jam laluliputan6.com
thumb
Aksi Damai di Mabes Polri Dukung Visi Misi dan Program Kapolri Suyudi
• 11 jam lalurctiplus.com
Berhasil disimpan.