Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur resmi memberlakukan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh jajaran pegawai negeri sipil (PNS) maupun tenaga pendukung di lingkungan pemerintah daerah. Kebijakan tegas ini diambil sebagai bentuk tindak lanjut atas terbitnya fatwa yang menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik.
Aturan pelarangan tersebut dituangkan secara resmi dalam Surat Edaran Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2026. Menariknya, pembatasan ini tidak hanya mengikat para pegawai negeri sipil saat berada di lingkungan kantor atau selama jam dinas berlangsung, tetapi juga berlaku penuh di luar jam kerja.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Endorse Sosok Ini Jadi Wapresnya Prabowo: Dia Selalu Tampil Selesaikan Beragam Isu...
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo menjelaskan bahwa penerbitan kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh upaya perlindungan kesehatan bagi seluruh aparatur daerah.
Selain itu, pemerintah daerah ingin membentengi para pegawai dari potensi penyalahgunaan perangkat rokok elektrik yang kerap dimanfaatkan sebagai media konsumsi maupun peredaran zat-zat berbahaya.
"ASN harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Karena itu, penggunaan rokok elektrik harus menjadi perhatian bersama," kata Achmad Fauzi dalam keterangannya yang dikutip pada Jumat (20/11/2026).
Menurut Achmad Fauzi, perkembangan perangkat rokok elektrik saat ini menyimpan kerawanan serius karena berpotensi disalahgunakan untuk mengonsumsi berbagai jenis narkotika dan zat terlarang dalam bentuk cair, seperti sabu cair, ganja cair, etomidate hingga ketamine.
Atas dasar pertimbangan tersebut, langkah mitigasi dan pencegahan dinilai mutlak dilakukan sejak dini di lingkungan birokrasi.
Pemkab Sumenep juga mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menciptakan kawasan perkantoran yang steril dari asap rokok konvensional maupun uap rokok elektrik. Ketentuan kawasan bebas uap vape ini turut diberlakukan secara ketat bagi setiap tamu dan pengunjung yang datang ke kantor pemerintahan.
"Siapa pun yang kedapatan menggunakan rokok elektrik di area perkantoran akan ditegur dan diminta menyimpan perangkatnya," tegas Achmad Fauzi.
Adapun pengawasan teknis atas pelaksanaan surat edaran ini diserahkan langsung kepada pimpinan masing-masing organisasi perangkat daerah, dengan ancaman pembinaan hingga sanksi disiplin bagi pegawai negeri sipil yang terbukti melanggar ketentuan.
Langkah Pemkab Sumenep tersebut mendapat dukungan penuh dari jajaran legislatif setempat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Zainal Arifin menilai larangan penggunaan vape sangat relevan untuk melindungi aparatur dari ancaman penyalahgunaan narkotika sekaligus mewujudkan lingkungan kerja yang lebih sehat dan produktif.
"Pengawasan dan penerapan sanksi harus dilakukan secara konsisten agar aturan ini benar-benar dipatuhi, sehingga tujuan menjaga kedisiplinan dan kesehatan aparatur bisa tercapai," tegas Zainal Arifin.
Sebagai informasi, kebijakan ini selaras dengan langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mereka telah resmi menetapkan fatwa haram terhadap segala bentuk penggunaan maupun aktivitas jual beli vape di Tanah Air.
Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Hal itu ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa KH. Asrorun Ni'am Sholeh dan Wakil Sekjen MUI Aminudin Yakub dan diketahui Ketua Umum MUI KH. Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Baca Juga: Balas Tuntutan Rp57 Triliun Malaysia, Indonesia: Jangan Minta Ganti Rugi, Harusnya Berterima Kasih
”Menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” bunyi diktum Fatwa MUI.





