Liputan6.com, Jakarta - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo mengatakan, lembaga antirasuah menyambut pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh DPR pada Kamis 19 November 2026.
Advertisement
Menurut dia, aturan tersebut sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, terutama dalam memberikan efek jera kepada pelaku dan mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
"Tentunya perampasan aset ini selaras dengan semangat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, yang tidak hanya concern soal bagaimana proses penegakan hukum suatu tindak pidana korupsi ini memberikan efek jera kepada para pelaku, tapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara," kata Budi kepada wartawan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta.
Budi menambahkan, setiap langkah penindakan yang dilakukan KPK turut mendorong upaya korektif untuk menutup celah munculnya pelaku baru dengan modus serupa, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat.
"Bahkan lebih dari itu, pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, khususnya pada aspek penindakan, ini ujungnya juga mendorong upaya-upaya korektif. Dengan upaya-upaya korektif itulah kemudian kita bisa menutup adanya celah-celah yang bisa menciptakan para pelaku-pelaku baru untuk melakukan modus serupa. Termasuk juga setiap penindakan yang dilakukan oleh KPK harapannya juga menjadi objek-objek edukasi, ya, untuk pembelajaran masyarakat supaya memberikan efek gentar untuk kemudian tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi," ujarnya.
Selain penguatan perampasan aset, Budi menyebut pemberantasan korupsi ke depan juga memerlukan terobosan hukum lain. Salah satunya dengan mengadopsi kriminalisasi delik-delik yang telah diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC) ke dalam hukum nasional.
"Seperti illicit enrichment, kemudian trading in influence, kemudian suap di sektor swasta, dan juga suap kepada pejabat asing atau foreign bribery," ucap Budi.
"Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum di Indonesia ini juga menjadi diskursus yang menarik, ya, untuk kemudian ke depan menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia," lanjutnya.
Akan DipelajariBudi menuturkan, pihaknya akan mempelajari dan menganalisis pasal per pasal yang beririsan langsung dengan tugas serta fungsi pemberantasan korupsi.
Menurut dia, penyitaan aset sejak tahap penyidikan rutin dilakukan untuk dijadikan barang bukti persidangan hingga dilelang guna membayar uang pengganti setelah perkara berkekuatan hukum tetap.
"Karena memang pada prinsipnya dalam penanganan tindak pidana korupsi KPK juga concern soal itu, concern soal optimalisasi asset recovery. Sehingga teman-teman juga sering melihat adanya progresivitas penyidikan di KPK seringkali sudah melakukan banyak sekali penyitaan yang kemudian nanti menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan," papar Budi.
Budi juga menekankan bahwa KPK tidak segan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan upaya menyembunyikan atau mengalihkan bentuk hasil korupsi.
"Artinya upaya-upaya pemulihan keuangan negara itu juga secara progresif KPK terus lakukan. Bahkan KPK seringkali tidak berhenti dengan pengenaan TPK saja, tindak pidana korupsi saja, tapi kemudian jika memang ada unsur-unsur penyembunyian, mengalihbentukkan hasil dari tindak pidana korupsi, KPK juga tidak segan untuk masuk menggunakan pasal TPPO," kata Budi.




