Grid.ID - DPR RI sahkan UU Perampasan Aset. Inilah 10 poin penting yang atur penyitaan harta koruptor. Salah satunya ternyata ada ancaman hukuman mati.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang pada Kamis (19/11/2026).
Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam kesempatan tersebut, Puan meminta persetujuan dari para anggota dewan yang hadir terkait pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.
"Apakah Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang, setuju ya?" tanya Puan, dikutip dari TribunJatim.com.
Seluruh anggota DPR yang hadir secara bersamaan menyampaikan persetujuan dengan menjawab, "setuju".
Setelah mendapat persetujuan tersebut, Puan mengetukkan palu sidang sebagai simbol resmi disahkannya undang-undang tersebut. Momen itu pun disambut dengan tepuk tangan meriah dari para anggota dewan yang mengikuti rapat.
"Terima kasih, alhamdulillah," ujar Puan.
Sebelum memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, RUU Perampasan Aset terlebih dahulu mencapai kesepakatan dalam pembahasan tingkat I yang berlangsung pada Rabu (18/11/2026). Proses pembahasan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
Dalam penyampaian laporan hasil pembahasan, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan bahwa Panitia Kerja (Panja) Komisi III telah mengkaji sebanyak 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).
Dari total tersebut, 160 DIM ditetapkan tetap, 135 DIM mengalami penyesuaian redaksional, 40 DIM berkaitan dengan substansi, 44 DIM dinyatakan dihapus, sedangkan 18 DIM lainnya ditetapkan sebagai substansi baru.
Baca Juga: Ramai Petisi Desak Ijazah Anggota DPR Dibuka, Ternyata ini Syarat Mudah Jadi Wakil Rakyat, Tak Harus Sarjana?
10 Poin Utama dalam RUU Perampasan Aset
Melansir dari Kompas.com, Undang-Undang Perampasan Aset memuat berbagai ketentuan mengenai proses penyitaan, pengelolaan, serta penanganan harta kekayaan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.
Aturan ini mencakup sejumlah jenis kejahatan, di antaranya korupsi, penipuan, hingga tindak pidana di sektor perdagangan. Regulasi tersebut juga menjelaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan perampasan aset.
Di samping itu, terdapat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang memiliki iktikad baik. Aspek lain yang turut diatur meliputi prosedur pengembalian aset kepada korban, mekanisme pengawasan, serta upaya pencegahan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam proses perampasan.
Tidak hanya itu, penggunaan teknologi dalam pengelolaan dan penanganan aset juga menjadi bagian dari ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Berikut 10 pokok aturan penting yang termuat dalam UU Perampasan Aset:
1. Judul, prinsip, dan asas hukum yang dikedepankan dalam perampasan aset guna menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
2. Ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, dan kriteria dalam perampasan aset, termasuk tindak pidana penipuan atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada masyarakat banyak, seperti investasi bodong, perdagangan, saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan
3. Penegasan pada tetap berlakunya ancaman pidana pada pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya. Termasuk ancaman pidana mati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
4. Pengaturan mengenai pembagian kewenangan yang jelas dalam hukum acara perampasan aset tanpa tuntutan pidana, yang dimulai dari penelusuran, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
5. Jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap memberikan beban pembuktian dan kesempatan yang cukup.
6. Jaminan upaya yang optimal dalam pengembalian aset kepada para korban tindak pidana langsung dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat banyak.
Baca Juga: Profil Bambang Soesatyo, Calon Besan Melly Goeslaw yang Pernah Jadi Ketua DPR RI, ini Sepak Terjangnya
7. Tugas dan kewenangan pengelolaan aset terkait tindak pidana yang dilakukan oleh badan yang berkompeten dalam rangka melakukan pengelolaan aset secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasannya.
8. Pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset oleh badan yang independen.
9. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan agar tidak semata-mata perampasan aset digunakan sebagai sarana untuk menyalahgunakan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
10. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi melalui sistem pengelolaan aset yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. (*)
Artikel Asli




