Gugatan Karhutla, Tim Hukum Nafas Kalbar: Masyarakat Kalbar Diminta Tentukan Sikap

kompas.tv
17 jam lalu
Cover Berita
Sidang Lanjutan Gugatan Class Action Karhutla Kalbar di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (19/11/2026) (Sumber: Kompastv Pontianak)

PONTIANAK, KOMPAS.TV – Pengadilan Negeri Pontianak telah menyatakan bahwa gugatan class action terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat, memiliki legal standing atau kedudukan hukum. 

Koordinator Tim Hukum Nafas Kalbar, Glorio Sanen menjelaskan, setelah dinyatakan memiliki legal standing, dalam sidang lanjutan pada Kamis (19/11/2026), tim kuasa hukum penggugat mengajukan usulan kepada majelis hakim, agar informasi mengenai gugatan ini diumumkan secara luas.

Pengumuman tersebut bertujuan memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa gugatan terkait bencana karhutla beserta tuntutan penanganan dampaknya, sedang berlangsung di pengadilan.

“Jadi pada hari ini pada pokoknya adalah ada 2 hal yang kami lampirkan dalam permohonan, yang pertama adalah kami akan meminta majelis untuk menetapkan model pengumuman yang disampaikan kepada seluruh warga Kalimantan Barat, yang kedua kami menyiapkan form, mana kala mereka merasa ingin keluar dari ini, kita membuat form surat penyataan mereka keluar dari proses gugatan ini,” ujar Glorio Sanen.

Sanen juga menyebut, pengumuman diusulkan dipasang di berbagai ruang publik, termasuk kantor pemerintahan di 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, serta kantor lembaga yang menjadi pihak tergugat.

Menurut Sanen, melalui mekanisme ini, masyarakat yang tidak ingin menjadi bagian dari gugatan, dapat menyatakan keberatan dengan mengajukan surat pernyataan keluar (opt out).

“Tentunya ini menjadi kewenangan majelis ya, tapi dalam format yang kami ajukan adalah, satu kita minta pengumuman ini ditempelkan pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang kedua pada posko tim hukum Nafas Kalbar, kemudian yang ketiga di kantor para tergugat dan turut tergugat, yang alamat domisilinya di Kalimantan Barat, misalkan para Bupati dan Wali Kota, kita minta di tempel di papan pengumuman kantor Bupati-Wali Kota se Kalimantan Barat,” tambahnya.

Selain mengusulkan pengumuman gugatan kepada masyarakat, tim penggugat juga mempertanyakan legalitas kuasa hukum Wakil Presiden Republik Indonesia dalam perkara ini.

Hal ini menyusul pernyataan Gibran Rakabuming Raka, yang disebut mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, sehingga tim penggugat mempertanyakan dasar hukum pemberian kuasa, dalam perkara tersebut.

Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.

Penulis : KompasTV-Pontianak

Sumber : Kompas TV

Tag
  • gugatan karhutla
  • Kebakaran
  • Nafas Kalbar
  • Gugatan
Selengkapnya


Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
BMKG Ingatkan Ancaman Bencana Hidrometeorologi, Ini 4 Cara Melindungi Keluarga saat Musim Hujan
• 14 jam laludisway.id
thumb
4 Zodiak yang Memiliki Hati Emas, Dikenal Paling Baik Hati
• 17 jam lalubeautynesia.id
thumb
Makin Tajam di Lini Depan Persib, Balsa Sekulic Jaga Tren Gol Usai Tekuk Shan Un
• 19 jam lalutvonenews.com
thumb
Kepala BGN Tinjau Pelaksanaan MBG di Muaro Jambi
• 8 jam lalumetrotvnews.com
thumb
Hacker n0n Klaim Bobol Data Nasabah JPMorgan, Visa dan Mastercard
• 19 jam lalukatadata.co.id
Berhasil disimpan.