Bogor, ERANASIONAL.COM – Aparat gabungan menertibkan 31 titik penambangan emas tanpa izin (PETI) yang beroperasi di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam operasi tersebut, petugas juga menemukan tempat pengolahan emas yang menggunakan bahan kimia berbahaya dan beracun (B3).
Penertiban berlangsung di kawasan Gunung Talaga pada Kamis (19/11). Selain mengamankan puluhan titik tambang, petugas memusnahkan sejumlah bangunan semi permanen dan peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas penambangan ilegal.
Kepala Balai TNGHS, Didid Sulastiyo, mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan terdapat 31 lubang tambang ilegal.
Petugas juga menemukan satu lokasi rendaman yang diduga menggunakan bahan kimia berbahaya.
“Sebanyak 29 unit gubuk atau saung dan 15 unit mesin pendukung penambangan ilegal turut kami musnahkan,” kata Didid kepada wartawan di Sukajaya, Kamis (19/11).
Tidak hanya itu, aparat turut mengamankan sekitar 109 barang bukti yang terdiri atas perkakas, mesin, serta berbagai peralatan yang digunakan dalam aktivitas penambangan emas tanpa izin.
Didid menjelaskan, keberadaan tambang ilegal di kawasan konservasi berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang dampaknya dapat meluas.
Oleh sebab itu, penertiban dilakukan untuk menghentikan aktivitas yang mengancam kelestarian kawasan taman nasional.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam operasi tersebut.
Menurutnya, penanganan PETI membutuhkan kerja sama lintas instansi agar upaya penertiban dapat berjalan efektif.
Medan menuju lokasi tambang menjadi salah satu tantangan dalam operasi ini.
Petugas harus berjalan kaki selama kurang lebih lima jam untuk mencapai kawasan penambangan di Gunung Talaga.
Meski berhasil menertibkan puluhan titik tambang, aparat tidak menemukan satu pun pelaku di lokasi. Didid menduga para penambang telah lebih dahulu meninggalkan kawasan tersebut sebelum petugas tiba.
“Pada saat petugas datang, para pelaku sudah tidak ada di lokasi. Kemungkinan informasi mengenai operasi ini lebih dahulu bocor,” ujarnya.
Didid menegaskan, penanganan kasus tambang emas ilegal tersebut tidak akan berhenti pada pembongkaran fasilitas dan penutupan lokasi penambangan.
Balai TNGHS bersama pihak terkait berencana menelusuri jaringan yang berada di balik aktivitas ilegal tersebut.
Penyelidikan, kata dia, perlu diarahkan hingga mengungkap pihak-pihak yang diduga menjadi pengendali atau otak operasional tambang ilegal, bukan hanya menyasar masyarakat yang bekerja di lapangan.
“Kami berharap ke depan bisa mengembangkan penanganan ini untuk mengungkap jejaringnya hingga ke tingkat atas. Jadi, tidak hanya berhenti pada masyarakat, tetapi juga mencari siapa yang menjadi otak di balik aktivitas tersebut,” tutup Didid. []





