JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan UU Perampasan Aset yang disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026) sebagai undang-undang palsu.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW Ibrahim Puteh melalui keterangan tertulis pada Kamis (19/11/2026) setelah RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.
"Kami mendukung kehadiran instrumen perampasan aset sebagai alat pemulihan kerugian negara, tetapi menolak RUU Perampasan Aset Palsu, yang cara pembentukannya sengaja ditutup oleh DPR," tulis ICW dalam keterangan resmi.
Baca Juga: Tok! DPR Resmi Sahkan RUU Perampasan Aset Jadi Undang-Undang
Ibrahim menyampaikan bahwa terdapat tiga poin yang menjadi dasar ICW menyebut Undang-Undang Perampasan Aset yang baru disahkan sebagai RUU Perampasan Aset yang palsu. Ketiga poin ini berhubungan dengan illicit enrichment, pemutihan kasus korupsi terdahulu, dan sentralisasi badan.
Tiga Poin Keberatan ICWTerkait illicit enrichtment atau penambahan harta kekayaan yang tidak wajar, Ibrahim menyatakan pelaku tindak korupsi yang bertambah karta kekayaannya belum tentu bisa dijerat oleh undang-undang baru ini.
Ibrahim juga menyampaikan bahwa pasal tentang illicit enrichment adalah permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri yang diabaikan oleh para anggota dewan.
"Bahkan DPR sendiri mengabaikan apa yang diminta oleh KPK menetapkan norma illicit enrichtment sebagai bagian dari undang-undang ini," ujarnya.
Poin kedua adalah pemutihan kasus korupsi terdahulu. Ibrahim menyampaikan dengan disahkannya UU Perampasan Aset, kasus-kasus korupsi terdahulu tidak dapat dipulihkan. Undang-Undang Perampasan Aset yang disahkan memiliki asa non-retroaktif yang mana berarti hanya berlaku ke depan dan tidak berlaku pada peristiwa atau perubatan yang terjadi sebelum aturan ini berlaku sah.
Poin terakhir, Ibrahim menyampaikan posisi sentralisasi badan pengelola yang nanti akan berada di bawah presiden yang diatur dalam kepres menjadi masalah lain.
Dalam siaran resminya, ICW menyampaikan bahwa jika mengacu pada Stolen Asset Recovery Initiative dari Bank Dunia, seharusnya lembaga pengelola bersifat profesional, transparan, dan independen, bukan di bawah kendali penuh eksekutif.
Baca Juga: UU Perampasan Aset Disahkan, Bakal Ada Dua Badan Baru, Ini Fungsinya
Ibrahim menyebut tiga poin tersebut adalah hal yang krusial dan seharusnya diperbincangkan ke hadapan publik sebelum diundangkan.
"Oleh karenanya kami berpendapat, Undang-Undang Perampasan Aset hari ini adalah undang-undang Perampasan Aset yang palsu, bukan undang-undang yang sejatinya telah dibahas sebagaimana draf di tahun 2023 lalu," tutur Ibrahim.
Download KompasTV Apps di TV kamu, sekarang juga di https://app.kompas.tv/. Satu apps untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Penulis : Gregorius Tri Hendrawan Manurung Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV
- ICW
- UU Perampasan Aset





