Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mengukuhkan Wan Nuzul Fachri sebagai Kepala OJK Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodebek) pada Jumat (20/11). Ia mengisi posisi yang sebelumnya diemban Edwin Nurhadi sejak pengukuhannya pada 2025.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, berpesan agar Nuzul dapat melanjutkan program kerja yang telah berjalan baik di bawah kepemimpinan sebelumnya. Ia meminta Nuzul memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan Gubernur DKI Jakarta beserta jajaran pemerintah daerah.
“Pak Wan Nuzul saya ucapkan selamat, jaga amanah untuk mendampingi Pak Gubernur dan seluruh jajaran juga bagaimana bersama-sama bersinergi, berkoordinasi, berkolaborasi, menjalankan amanah mandat OJK yang di dalam hal ini untuk wilayah Jabodetabek,” sebut Friderica dalam Pengukuhan Kepala OJK Jabodebek di Gedung AA Maramis, Jakarta Pusat, Jumat (20/11).
Nuzul pun memastikan akan melanjutkan program kerja yang telah dijalankan kepala OJK Jabodebek sebelumnya. Ia berkomitmen memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Banyak memang program-program OJK yang sebenarnya bersinggungan juga dengan program Pemerintah DKI. Jadi itu pasti satu hal yang kami akan lanjutkan,” ucap Nuzul saat ditemui usai pengukuhan.
Salah satu program yang akan dilanjutkan adalah digitalisasi pasar. Kata Nuzul, OJK akan memperkuat dukungan terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama dalam memperluas akses permodalan. Oleh karena itu, Nuzul mengatakan pihaknya akan memfasilitasi business matching dengan mempertemukan pelaku UMKM dan industri dengan lembaga jasa keuangan agar mereka memperoleh akses pembiayaan.
“Jakarta itu kan identik dengan ekonomi kreatifnya, ada pembiayaan-pembiayaan terhadap perfilman, industri periklanan, kemudian event organizer tentunya dalam kaitan dengan itu, OJK nanti akan memfasilitasi dengan lembaga-lembaga jasa keuangan yang lain,” ujar Nuzul.
Selain itu, Nuzul menyatakan akan memprioritaskan penguatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen di tengah maraknya penipuan keuangan atau scam di wilayah Jabodebek.
“Memberikan kesadaran kepada masyarakat agar misalkan tidak terjebak pada tawaran-tawaran investasi yang ilegal, tawaran-tawaran investasi yang menjanjikan imbal hasil atau return yang tidak normal yang terlalu besar dibandingkan dengan suku bunga yang berlaku di perbankan,” jelas Nuzul.
Selain itu, OJK Jabodebek juga akan terus menyosialisasikan perbedaan antara lembaga jasa keuangan formal yang memiliki izin dan lembaga ilegal.
Indeks Literasi Keuangan Jakarta Capai 84,01Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK dan Bank Indonesia (BI) terhadap program di Jakarta.
Pramono berharap, capaian indeks literasi keuangan Jakarta yang saat ini sebesar 84,01 dan indeks inklusi keuangan sebesar 99,74 persen dapat dipertahankan.
“Kami berharap mudah-mudahan indeks literasi keuangan Jakarta yang sekarang 84,01 dan juga indeks inklusi keuangan yang telah mencapai 99,74 persen tetap bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan dengan koordinasi yang baik. Saya yakin ini semua bisa tercapai,” tutur Pramono.
Pramono juga mengungkapkan sebanyak 93 dari total 153 pasar milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang juga merupakan program digitalisasi pasar dari OJK.
“Bahkan transaksinya lebih dari Rp 663 miliar yang tercatat sampai dengan hari ini,” sebut Pramono.
“Dan secara khusus sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Pak Wan Nuzrul Fahri. Jadi mudah-mudahan dalam kepemimpinan Bapak, kita semua bisa berkoordinasi dengan baik,” lanjutnya.





